Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan telah menyampaikan rekomendasi pada 2019 soal pengelolaan dana penelitian Indonesia.
"Pada 2019, KPK telah menyampaikan sejumlah rekomendasi. Pertama, perlunya PRN (Prioritas Riset Nasional) sampai level luaran, aturan untuk mematuhi, dan dukungan anggarannya," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa.
Rekomendasi kedua, menguatkan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) menjadi lembaga yang mengkoordinasikan pelaksana penelitian.
"Perlunya mekanisme koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan dan pengaturan prosedur koordinasi dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi PRN," ungkap Ghufron.
Ketiga, perlunya perbaikan tata kelola anggaran litbang nasional dan luaran penelitian, yakni penandaan anggaran penelitian.
"Penyusun penandaan anggaran penelitian dalam APBN seperti dalam penandaan anggaran pendidikan 20 persen," tuturnya.
Selanjutnya, pengaturan pencairan dan kebijakan pemotongan anggaran.
"Melakukan pencairan anggaran penelitian di awal tahun serta pemotongan anggaran bukan pada kegiatan yang sudah berkontrak," kata Ghufron.
Kemudian, terkait Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU) penelitian.
"Melakukan "review" SBKU penelitian dan menyusun peraturan teknis untuk pelaksanaan dan pertanggung jawabannya," ucap Ghufron.
Rekomendasi keempat, ia mengatakan organisasi profesi bekerja sama dengan instansi pembina menerbitkan kode etik peneliti dan mekanisme penegakannya.
Berita Terkait
Wakil Ketua KPK : Penetapan Firli sebagai tersangka tidak pengaruhi kinerja
Jumat, 24 November 2023 16:29 Wib
Wakil Ketua KPK meminta maaf soal Firli Bahuri jadi tersangka
Jumat, 24 November 2023 11:38 Wib
MK mengabulkan permohonan Nurul Ghufron terkait usia minimal pimpinan KPK
Kamis, 25 Mei 2023 15:00 Wib
Nurul Ghufron ungkap alasan meminta masa jabatan pimpinan KPK ditambah
Selasa, 16 Mei 2023 11:31 Wib
BPJS Kesehatan jamin akses pelayanan di masa libur Idul Fitri
Kamis, 6 April 2023 18:52 Wib
BPJS Kesehatan : PBI paling banyak manfaatkan layanan skrining kesehatan
Senin, 30 Januari 2023 19:13 Wib
Nurul Ghufron mengajukan uji materi UU KPK ke MK
Selasa, 15 November 2022 22:42 Wib
Johanis Tanak menanggapi koleganya Nurul Ghufron gugat UU KPK ke MK
Selasa, 15 November 2022 13:33 Wib