Jakarta (ANTARA) - Amerika Serikat belum meminta Jepang untuk membayar lebih dalam mempertahankan pasukannya di negara itu, kata Menteri Pertahanan Jepang Taro Kono, Selasa.
Menhan Jepang mengeluarkan pernyataan itu setelah sebuah laporan, yang mengutip mantan Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton, menyebutkan bahwa Bolton telah menyampaikan permintaan Presiden Donald Trump kepada Jepang soal pembayaran tahunan sebesar delapan miliar dolar AS (sekitar Rp113,8 triliun).
"Negosiasi mengenai biaya penempatan (pasukan Amerika) belum dimulai," ujar Menhan Taro Kono dalam konferensi pers reguler, Selasa.
"Pemerintah Jepang belum menerima permintaan apa pun dari Amerika Serikat sehubungan dengan masalah ini," katanya.
Perjanjian saat ini, yang mencakup penempatan 54.000 anggota pasukan AS di Jepang, berakhir pada Maret 2021.
Kono dalam konferensi pers menjawab pertanyaan tentang laporan Kyodo News, yang mengutip buku tulisan Bolton yang segera terbit berjudul "The Room Where It Happened: A White House Memoir".
Dalam buku itu, Bolton menulis bahwa ia menyampaikan permintaan Trump kepada pejabat senior pemerintah Jepang, soal pembayaran delapan miliar dolar AS, saat ia berkunjung ke Jepang pada Juli tahun lalu. Memoar itu akan diterbitkan pada Selasa.
Saat ditanya apakah menurutnya biaya penempatan militer AS saat ini tepat, Kono mengatakan, "Aliansi Jepang-AS adalah aset publik yang berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas di kawasan. Untuk itu, pengaturan yang hanya menguntungkan satu pihak tidak akan bertahan lama".
Kono juga mengatakan dia tidak bisa mengomentari secara spesifik apa yang telah ditulis Bolton karena sejauh ini dia belum mendapatkan salinan buku itu.
Klaim yang dilaporkan Bolton dalam buku itu sejalan dengan laporan Kebijakan Luar Negeri AS tahun lalu bahwa Trump meminta empat kali lipat pembayaran tahunan (untuk penempatan tentara) menjadi sekitar delapan miliar dolar AS. Kenaikan pembayaran itu merupakan bagian dari upaya Trump mendorong para sekutu AS untuk meningkatkan pembiayaan pertahanan mereka.
Sumber: Reuters
Berita Terkait
Malaysia kecewa hak veto Amerika Serikat halangi Palestina jadi anggota penuh PBB
Jumat, 19 April 2024 17:56 Wib
IAEA: Tak ada kerusakan pada nuklir Iran usai serangan Israel
Jumat, 19 April 2024 17:53 Wib
Prancis cegat 'drone' dan rudal Iran melintasi wilayah udara Yordania menuju Israel
Jumat, 19 April 2024 12:21 Wib
Iran: Krisis Timur Tengah berakhir jika Israel stop operasi militer di Palestina
Jumat, 19 April 2024 11:50 Wib
Google pecat 28 karyawan terlibat aksi protes hubungan perusahaan dengan Israel
Kamis, 18 April 2024 19:42 Wib
Menlu Wang Yi: Kerja sama RI-China wujudkan cita-cita kedua negara
Kamis, 18 April 2024 15:38 Wib
Analis ekonomi: Konflik Iran-Israel berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi RI
Kamis, 18 April 2024 13:31 Wib
Menlu China Wang Yi menemui Presiden Jokowi di istana Kepresidenan Jakarta
Kamis, 18 April 2024 10:33 Wib