Jakarta (ANTARA) - Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga menyampaikan bahwa posisi komisaris perusahaan negara yang diisi oleh sosok dari kementerian atau lembaga merupakan hal wajar.
"Kita kan tahu BUMN dimiliki pemerintah. Pemerintah sebagai pemegang saham pasti menempatkan perwakilannya untuk menempati posisi komisaris di BUMN, maka wajar diambilnya dari kementerian-kementerian teknis yang memang paham masalah teknis di perusahaan itu," ujar Arya di Jakarta, Minggu.
Pernyataan Arya itu menjawab temuan Ombudsman mengenai banyaknya komisaris BUMN yang rangkap jabatan di kementerian atau lembaga pemerintah.
Menurut Arya, pemerintah sebagai pemegang saham BUMN berhak menempatkan orangnya dalam rangka mengawasi kinerja perusahaan.
"Jadi sangat wajar kalau dari kementerian atau lembaga juga yang menempati posisi komisaris, yang mewakili kepentingan pemegang saham ya dari pemerintah. Itu logika umum, dimana-mana juga pastinya harus ada mewakili, kalau nggak siapa yang mewakili pemerintah dalam perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah itu kalau bukan dari unsur pemerintah," kata Arya.
Ia menyampaikan, larangan rangkap jabatan bagi PNS adalah larangan untuk menjabat satu jabatan strukrural dengan jabatan struktural lainnya dan/atau dengan jabatan fungsional dan pada Kementerian/Lembaga bukan jabatan di BUMN serta larangan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
"Sesuai regulasi maka Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas dan Direksi bukan termasuk jabatan yang masuk dalam kriteria jabatan struktural dan/atau jabatan fungsional dari Pegawai Negeri Sipil," paparnya.
Ia menambahkan terkait aspek benturan kepentingan dewan komisaris adalah yang dapat merugikan BUMN. Apabila perbedaan itu tidak menimbulkan kerugian pada BUMN maka bukan benturan kepentingan.
Arya juga menjawab soal adanya rangkap penghasilan. Menurutnya, penghasilan yang diterima komisaris berbentuk honorarium dan bukan gaji.
"Kalau ada ASN yang ditugaskan untuk tugas-tugas tertentu maka ada tambahan honorarium bagi pejabat tersebut," katanya.
Berita Terkait
Kabarhakam Polri : Situasi keamanan Sulsel barometer di Indonesia timur
Selasa, 5 Maret 2024 13:07 Wib
Kementerian BUMN melakukan perubahan Dewan Komisaris Pelindo
Kamis, 4 Januari 2024 14:38 Wib
Andi Gani Nena Wea mundur dari jabatan Komisaris Utama PT PP
Rabu, 13 Desember 2023 19:39 Wib
Erick Thohir : Komisaris dan direksi BUMN yang masuk tim kampanye harus mundur
Kamis, 9 November 2023 14:42 Wib
KPK telusuri Andhi Pramono jabat komisaris di perusahaan ekspor impor
Kamis, 10 Agustus 2023 20:33 Wib
Kementerian BUMN mengangkat Sekjen Kemenhub jadi Komisaris Utama AP I
Rabu, 9 Agustus 2023 9:28 Wib
KPK memanggil Komisaris PTPN XI Dedy Mawardi
Jumat, 21 Juli 2023 14:29 Wib
KPK memeriksa Sekretaris MA dan mantan Komisaris PT Wika Beton
Rabu, 24 Mei 2023 20:05 Wib