Palangka Raya (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengatakan, semua pihak harus memiliki perasaan yang sama, bahwa krisis sebagai dampak pandemi COVID-19 ini bukanlah sesuatu yang mudah karena krisis kesehatan ini berimbas terhadap sektor ekonomi.
"Hati-hati, kita ini mengendalikan dua hal berbeda, yaitu sisi kesehatan yang sangat penting, juga sisi ekonomi yang sangat penting," katanya saat kunjungan kerja di Palangka Raya, Kamis.
Menurut Presiden, keduanya tidak bisa saling dilepaskan, saat memprioritaskan kesehatan tentunya sektor ekonomi juga harus mampu berjalan dengan baik. Sebab jika ekonomi tidak berjalan, maka kesejahteraan menurun dan menyebabkan imunitas ikut turun sehingga penyakit mudah masuk.
"Jadi gas dan remnya harus benar-benar dikendalikan dengan baik. Jangan sampai ekonominya saja yang digas namun COVID-19 terus meningkat," ungkapnya.
Ia mengingatkan kondisi ini tidak hanya terjadi di tanah air, namun juga dihadapi berbagai negara di seluruh penjuru dunia. "Ada sekitar 200 lebih negara yang mengalami kondisi maupun kesulitan yang sama," katanya.
Presiden juga memperingatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta masyarakat di wilayah setempat, terkait potensi lonjakan kasus positif Coronavirus Disease-2019 (COVID-19).
Saat ini kasus positif secara kumulatif di Kalteng mencapai 1.093 kasus, terdiri dari 393 dalam perawatan, 634 dinyatakan sembuh dan 66 meninggal, katanya.
"Jumlahnya memang masih terbilang kecil, tapi kalau tidak dikendalikan dengan baik, hingga manajemen krisis tidak dilakukan secara tegas, hati-hati angka yang saya tadi sampaikan bisa bertambah banyak," tegasnya.
Lebih lanjut Jokowi menyampaikan kepada jajaran pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota, terkait urusan kesehatan harus benar-benar disiapkan. "Juga urusan bantuan sosial secepatnya disampaikan dan jangan sampai tercecer," katanya.
Presiden juga meminta urusan stimulus ekonomi, terutama sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar dicek secara optimal dan berikan bantuan baik yang bersumber dari APBD kabupaten dan kota, provinsi hingga APBN.
Berita Terkait
Menkopolhukam ingatkan semua pihak hargai proses politik yang ada usai Pemilu 2024
Kamis, 28 Maret 2024 6:04 Wib
Menteri PPPA membantah kasus perundungan di pesantren meningkat
Kamis, 28 Maret 2024 2:25 Wib
Telkomsel sediakan jaringan 4G di kapal Pelni mudik Lebaran
Rabu, 27 Maret 2024 22:16 Wib
Hakim vonis dua terdakwa korupsi bibit sapi di Jeneponto empat tahun penjara
Rabu, 27 Maret 2024 21:57 Wib
Kakanwil Kemenkumham Sulsel safari Ramadhan di Rutan Sengkang
Rabu, 27 Maret 2024 21:50 Wib
Bulog siapkan 20 ton beras dalam GPM di Kabupaten Bone
Rabu, 27 Maret 2024 20:43 Wib
Wapres minta Kemenag dan travel umrah mengedukasi aturan di Saudi
Rabu, 27 Maret 2024 19:24 Wib
Prabowo menjalin kerja sama di bidang pertahanan dengan Jerman
Rabu, 27 Maret 2024 19:22 Wib