Jakarta (ANTARA) - Pemerintah perlu membuat kebijakan yang mendorong semakin banyaknya pelaku usaha dalam industri daur ulang sampah sebagai upaya dalam rangka mengatasi aktivitas impor sampah yang masih menjadi permasalahan saat ini.
"Pemerintah perlu untuk terus meningkatkan jumlah dan kapasitas pelaku usaha daur ulang dalam negeri, dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan baku industri kertas dan plastik nasional," kata Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, dalam rilisnya di Jakarta, Jumat.
Politisi PDIP itu mengingatkan bahwa saat ini impor sampah non B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) masih dilakukan secara masif oleh sejumlah pihak.
Dengan semakin banyaknya pelaku usaha industri daur ulang di dalam negeri, ujar dia, maka pemerintah bisa secara bertahap memberlakukan kebijakan penurunan jumlah impor sampah sesuai ketersediaan bahan baku industri di dalam negeri, untuk kelompok kertas dan kelompok plastik.
Secara khusus, Komisi IV DPR RI juga meminta Kementerian Perdagangan untuk terus melakukan evaluasi dan pengawasan ketat atas kinerja surveyor pelaksana verifikasi kontainer berisi limbah non bahan berbahaya dan beracun yang akan diekspor ke Indonesia.
Ia mendorong pemerintah bertahap memberlakukan pengurangan batasan toleransi kandungan material ikutan kurang dari dua persen, untuk kelompok kertas dan plastik.
Sebagaimana diwartakan, permasalahan sampah plastik di Tanah Air diyakini bisa teratasi, salah satunya melalui pemanfaatan berbagai inovasi dan teknologi digital yang dapat mengubah persoalan sampah menjadi peluang bisnis.
"Banyak potensi bangsa Indonesia dengan berbagai inovasi dan teknologi ini yang bisa menjadi solusi atas persoalan sampah. Keprihatinan Menteri LHK harus memacu semua pihak untuk secara total mengatasi sampah plastik," kata CEO perusahaan aplikasi pengelola sampah PT Mountrash Avatar Indonesia Gideon W. Ketaren.
Gideon mengatakan pihaknya memaklumi kekhawatiran pemerintah terutama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya terkait dengan persoalan sampah yang belum terselesaikan dan makin kompleks.
Dia menjelaskan aplikasi Mountrash bisa menjadi salah satu solusi dalam menjawab persoalan sampah plastik di Indonesia. Aplikasi yang sudah diunduh berbagai lapisan masyarakat tersebut tidak hanya sekadar mempercepat pengumpulan berbagai jenis sampah plastik, tetapi justru menciptakan peluang dan lapangan kerja baru.
Gideon menuturkan melalui aplikasi tersebut pengumpulan sampah plastik bisa dilakukan dengan cepat, bersih, dan langsung dari sumbernya. "Jadi tidak menimbulkan banyak biaya di TPS (tempat pembuangan sementara) di kelurahan, malah ibu rumah tangga mendapatkan income hanya dari memilah sampahnya di rumah," katanya.
Menurut dia, hal yang paling penting adalah aktivitas revolusi mental pengelolaan sampah ini bisa menyerap banyak tenaga kerja baru di tengah pandemi COVID-19.
Dengan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) daur ulang yang hanya sanggup menggiling atau cacah plastik 20 ton per bulan dan para pendaur organik (baik metode BSF dan composting) juga hanya 20 ton per bulan, maka untuk mengatasi sampah 67,8 juta ton (2020) dibutuhkan sekitar 200.000 UMKM.
Berita Terkait
Wali Kota Makassar menata ulang manajemen pengelolaan persampahan
Minggu, 17 Maret 2024 16:30 Wib
Mitra binaan DLHK Sulsel kembangkan organisme pengurai sampah
Sabtu, 9 Maret 2024 10:27 Wib
Pemerintah pusat dorong daerah kelola sampah bernilai ekonomis tinggi
Jumat, 8 Maret 2024 18:26 Wib
Kadis DLHK : Sampah Makassar capai 4,1 ribu ton pertahun perlu tangani serius
Jumat, 8 Maret 2024 13:03 Wib
DLH Sulbar libatkan pencinta lingkungan bersihkan sampah di pantai wisata
Sabtu, 24 Februari 2024 0:27 Wib
DLHK Polewali Mandar menggelar aksi bersih sampah di pesisir pantai
Rabu, 21 Februari 2024 20:34 Wib
DLH Sulbar memanfaatkan sampah pemilu untuk masyarakat
Minggu, 18 Februari 2024 1:13 Wib
DLH Sulbar koordinasi Bawaslu soal penanganan berton-ton sampah APK
Sabtu, 17 Februari 2024 10:29 Wib