Jakarta (ANTARA) - Komisi Yudisial (KY) membuka seleksi penerimaan calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung (MA) secara terbatas mempertimbangkan adanya pandemi COVID-19.
Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari dalam konferensi pers daring, Jumat, mengatakan pimpinan KY telah melakukan pertemuan dengan DPR, Mahkamah Agung, dan BNPB hingga akhirnya memutuskan melakukan seleksi untuk posisi paling mendesak.
"Keputusan kami adalah hanya membuka seleksi untuk hakim ad hoc Hubungan Industrial di MA, kemudian hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi di MA, dan hakim agung Tata Usaha Negara khusus untuk pajak," ujar Aidul.
Calon hakim agung untuk kamar Tata Usaha Negara khusus pajak yang dibutuhkan 1 orang, hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi di MA 6 orang, dan hakim ad hoc Hubungan Industrial di MA yang berasal dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh 2 orang.
Aidul menuturkan 3 posisi itu dipilih untuk dilakukan seleksi terlebih dulu dengan pertimbangan sejumlah hakim ad hoc Tipikor akan pensiun dan masa jabatannya habis pada akhir 2020.
Untuk hakim ad hoc Hubungan Industrial karena kekurangan, sementara hakim agung TUN khusus pajak hanya seorang dan akan pensiun pada Maret 2021 sehingga mendesak untuk dilakukan seleksi segera.
"Untuk kamar yang lain bisa ditolerir, misalnya pidana meskipun berkurang karena ada yang pensiun dan meninggal, bisa ditolerir sampai tahun depan," tutur Aidul.
Selain itu, KY mempertimbangkan calon hakim agung TUN khusus pajak berdomisili di Jakarta sehingga lebih mudah dalam tahapan pemeriksaan rekam jejak. Begitu pun hakim ad hoc, pendaftar tidak terlalu banyak sehingga dalam pemeriksaan rekam jejak tidak diperlukan pengerahan sumber daya yang besar.
Anggaran 2020 KY yang dipangkas untuk penanganan COVID-19, menurut dia, juga menjadi pertimbangan seleksi dilakukan secara terbatas.
Adapun pendaftaran calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di MA dilakukan secara daring melalui situs rekrutmen.komisiyudisial.go.id mulai 10 Juli sampai 30 Juli 2020.
Berita Terkait
KY mengumumkan calon hakim agung dan ad hoc HAM yang lolos seleksi tahap pertama
Kamis, 29 Februari 2024 15:41 Wib
MKH memberhentikan dengan hormat hakim PN Garut karena indisipliner
Sabtu, 17 Februari 2024 18:58 Wib
Komisi Yudisial membuka pendaftaran calon hakim "ad hoc" HAM di Mahkamah Agung
Selasa, 6 Februari 2024 14:05 Wib
KY dan MA berhentikan tiga hakim melalui sidang MKH pada Januari-September 2023
Jumat, 3 November 2023 19:06 Wib
Komisi Yudisial sampaikan 11 nama calon hakim ke DPR
Sabtu, 21 Oktober 2023 1:32 Wib
Komisi Yudusial gelar seleksi wawancara calon hakim agung dan ad hoc HAM di MA
Senin, 16 Oktober 2023 13:47 Wib
KY meloloskan 15 calon hakim agung dan 5 ad hoc HAM untuk ikuti tes wawancara
Senin, 9 Oktober 2023 20:12 Wib
KY dan KPK teken MoU berantas korupsi
Kamis, 24 Agustus 2023 14:33 Wib