Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi dan UKM menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bareskrim Polri untuk mengawasi dan menyelidiki praktik investasi ilegal berkedok koperasi.
Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi di Jakarta, Selasa, mengatakan demi untuk membangun kepercayaan masyarakat dan kepercayaan diri koperasi dalam menjalankan usaha, pihaknya menekankan pentingnya penguatan pengawasan koperasi.
“Salah satu yang dilakukan ke depan adalah, dukungan regulasi, berupa, pertama, RUU Perkoperasian dan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) dimana kami memberikan tiga usulan penambahan rumusan RUU Cipta Kerja yaitu pengaturan sistem pengawasan koperasi, penetapan lembaga penjamin simpanan anggota koperasi, dan penetapan adanya sanksi pidana dan denda,” katanya.
Kedua, pelaksanaan pengawasan dengan standar yang sama, terintegrasi, dan digitalisasi, melalui pengelompokan kembali regulasi yang telah ada terkait kelembagaan dan usaha koperasi berbasis potensi risiko (Buku I, II, III, IV), Good Corporate Governance, dan kinerja.
Ketiga, percepatan pengisian jabatan fungsional pengawas koperasi provinsi/kabupaten/kota. Keempat, penguatan kerja sama dengan otoritas pengawas lain seperti Ombudsman, BI, PPATK, OJK, KPPU, dan Polri.
Ahmad Zabadi mengatakan, dalam rangka menanggulangi praktik investasi ilegal, pemerintah membentuk SWI yang beranggotakan tiga belas Kementerian dan Lembaga.
Cakupan kerja SWI meliputi fungsi pencegahan (edukasi, pemantauan kegiatan investasi ilegal, dan koordinasi antar anggota) dan penanganan (penghentian aktivitas entitas investasi ilegal, publikasi, pemblokiran situs dan aplikasi, dan penyampaian laporan informasi untuk proses penegakan hukum).
Ia mengatakan, literasi masyarakat merupakan kunci pemberantasan praktik investasi ilegal. Kewaspadaan masyarakat didorong melalui kampanye Check 2L (Legal dan Logis), dimana masyarakat didorong untuk memahami risiko sebelum menggunakan layanan suatu lembaga keuangan.
Berita Terkait
Satgas PASTI menghentikan 9.062 entitas keuangan ilegal sejak 2017
Kamis, 18 April 2024 23:35 Wib
OJK catat total aset perbankan di Sulsel hingga Februari 2024 capai Rp190,95 triliun
Senin, 8 April 2024 18:14 Wib
OJK mengakhiri restrukturisasi kredit karena perbankan sudah resilien
Minggu, 31 Maret 2024 18:00 Wib
OJK imbau masyarakat hindari masalah hukum dengan tidak gunakan jasa pinjol
Rabu, 27 Maret 2024 1:49 Wib
OJK menggelar Gebyar Ramadhan untuk tingkatkan literasi keuangan syariah
Senin, 18 Maret 2024 14:51 Wib
OJK luncurkan peta jalan pembiayaan dukung pengembangan UMKM
Selasa, 5 Maret 2024 17:25 Wib
OJK meluncurkan peta jalan perkuat perusahaan pembiayaan
Selasa, 5 Maret 2024 13:27 Wib
OJK menargetkan penyaluran KUR di Sulsel Rp15 triliun
Senin, 4 Maret 2024 23:41 Wib