Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum dan HAM mengusulkan 520 satuan kerja (satker) untuk masuk dalam penilaian program pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) tahun 2020.
"Tahun ini Kementerian Hukum dan HAM mengusulkan 520 satuan kerja kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku tim penilai nasional," ujar Menteri Hukum dan HAM Yasonna dalam apel pagi pembangunan zona integritas di lingkungan Kemenkumham, Jakarta, Senin.
Dia meminta tiap wilayah menargetkan minimal 70 persen dari satuan kerja yang diusulkan meraih predikat WBK dan WBBM. Pada tahun lalu, dari 139 satuan kerja yang diusulkan, sebanyak 39 di antaranya berhasil meraih predikat WBK, dan empat satker lainnya memperoleh predikat WBBM.
"Saya ingin agar setiap wilayah menargetkan minimal 70 persen dari satuan kerja yang diusulkan untuk meraih predikat WBK/WBBM. Saya berharap kita semua satu kata dan perbuatan, bekerja keras, serta menjaga integritas sehingga terbebas dari praktik perbuatan tercela yang mencederai amanah rakyat," kata dia.
Yasonna juga menginstruksikan agar program pembangunan zona integritas di Kemenkumham tidak sekadar hanya lisan belaka, namun juga harus bisa memberikan hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Lebih lanjut, Dia meminta seluruh jajaran Kemenkumhan untuk memastikan tidak ada praktik percaloan, pungli, dan perbuatan tercela lainnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Tidak ada praktik percaloan, harus bebas pungli, melayani dengan responsif, prosedur yang jelas, biaya transparan, dan yang tak kalah penting adalah kepastian waktu penyelesaian," ucap Yasonna.
Dia juga mengingatkan agar para pegawai Kemenkunham yang bertugas di lapangan untuk senantiasa bersikap ramah dalam melayani pemohon.
"Kita tingkatkan pelayanan kita dengan baik, jangan lupa senyum, jangan lupa minta maaf kalau salah, terus perbaiki dan tingkatkan kinerjanya. Saya meminta dan kita pastikan agar program pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM ini dapat terlaksana dengan baik
Pada awal tahun 2020, Kemenkumham telah mencanangkan program pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang saat ini telah memasuki masa evaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPI). Untuk itu, Yasonna juga mengingatkan jajarannya agar melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
Dia meminta para unit eselon I untuk mengawasi satuan kerja yang menjadi tanggung jawab masing-masing dalam pemenuhan komponen pengungkit pada aplikasi Elektronik Reformasi Birokrasi (E-RB).
"Setiap tim kerja juga mesti memantau hasil survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Hasilnya harus menunjukkan tren positif. Semua ini harus dilakukan dengan baik agar kriteria yang dipersyarakatkan dapat kita penuhi pada saat penilaian akhir oleh Tim Penilai Nasional," ujar Yasonna.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto menyebut tujuan pelaksanaan apel pagi sebagai pembekalan dan penguatan kembali tentang peran dan tugas tim kerja pembangunan zona integritas.
"Pelaksanaan evaluasi akhir yang dilakukan oleh Tim Penilai Nasional harus dipersiapkan dengan baik sehingga hasil yang akan dicapai berdampak pada meningkatnya indeks reformasi birokrasi Kemenkumham dan juga akan meningkatkan kinerja Kementerian secara keseluruhan," ujar Bambang.
Berita Terkait
Presiden Jokowi : Kenaikan pangkat istimewa bagi Prabowo atas usulan Panglima TNI
Rabu, 28 Februari 2024 11:18 Wib
Wali Kota Makassar sambut usulan Presiden Jokowi soal pengelolaan pelabuhan lama
Jumat, 23 Februari 2024 0:09 Wib
PANRB : Konsolidasi usulan formasi CASN 2024 dibuka hingga 31 Januari
Senin, 22 Januari 2024 15:02 Wib
KPU menerima usulan "stakeholder" terkait debat capres/cawapres
Rabu, 29 November 2023 15:54 Wib
Kemenag turunkan usulan biaya haji menjadi Rp94,3 juta setelah rasionalisasi
Kamis, 23 November 2023 9:23 Wib
Menag: Usulan biaya haji 2024 masih harus dibahas dalam rapat Panja kemudian ditetapkan
Selasa, 14 November 2023 14:17 Wib
DPR RI terima surpres tentang usulan calon Panglima TNI pengganti Yudo Margono
Senin, 30 Oktober 2023 15:24 Wib
Panglima TNI siap berikan usulan calon penggantinya jika diminta Presiden Jokowi
Jumat, 27 Oktober 2023 14:31 Wib