Legislatif Harapkan Pemprov Sulsel Evaluasi Diri

Jumat, 15 Oktober 2010 04:03 WIB

Makassar (ANTARA News) - Pihak legislatif mengharapkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan evaluasi dan instropeksi diri sebagai refleksi Perayaan HUT ke-341 Sulsel 19 Oktober 2010.

Ketua Fraksi Hanura DPRD Sulsel Ambo Dalle di Makassar, Kamis, mengatakan, momentum evaluasi lebih penting dilakukan ketimbang mempersiapkan acara HUT yang meriah.

Ia menyarankan agar pemprov sering-sering melihat kondisi rakyatnya di bawah, sebab buruknya pelayanan kesehatan, ketersediaan bahan pokok, dan ketersediaan lapangan kerja masih menjadi masalah besar masyarakat Sulsel yang masih belum didengar pemerintah.

"Intinya pemerintah harus sering-sering melihat kondisi masyarakatnya di bawah, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat tidak boleh terputus," katanya.

Kendati tidak menampik berbagai kemajuan pembangunan, penghargaan, dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Sulsel, Ketua Fraksi PPP Amir Uskara menambahkan, hal tersebut menjadi sia-sia sebab tidak berimbas langsung pada kesejahteraan rakyat.

"Pertumbuhan ekonomi yang selalu didengung-dengungkan pemerintah masih sebatas dinikmati oleh kalangan tertentu," ujarnya
Seharusnya, pertumbuhan ekonomi berimbas juga pada menurunnya jumlah angka pengangguran, dan angka kemiskinan di Sulsel serta ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Sulsel.

Begitu pula dengan penyusunan APBD di Sulsel, sebagian besar masih masuk untuk membiayai proyek pemerintah sedangkan jumlah yang dialokasikan untuk kegiatan yang bisa dirasakan masyarakat secara langsung masing minim jumlahnya.

"Angka pengangguran dan angka kemiskinan masih tetap tinggi. SKPD dan para pejabat publik pun belum dapat memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat, mereka belum bisa merubah mental birokratnya,? kata Amir.

Ketua Fraksi PAN Doddy Amiruddin mengatakan persoalan-persoalan yang sederhana masih kerap diabaikan oleh Pemerintah Provinsi Sulsel sebab masih disibukkan oleh politik pencitraan untuk dirinya sendiri.

Menurutnya hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat seperti kemacetan lalu lintas dan infrastruktur jalan justru terabaikan, bahkan kerap saling lempar tanggung jawab antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

"Lihatlah contohnya jalan poros Maros-Parepare yang masih terbengkalai sampai saat ini. Kalau menurut saya pemerintah jangan disibukkan dengan pencitraan terus, sudahlah tidak usah terobsesi dengan proyek-proyek yang fantastis dengan menggadaikan kepentingan rakyat,? ujarnya.(T.KR-AAT/F003)