Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran mengatakan masyarakat berharap agar Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) menuntut Amerika Serikat (AS) bertanggung jawab atas kerugian Iran.
Hal itu dinyatakan kementerian dalam Lembaran Fakta JCPOA (Rencana Aksi Komprehensif Bersama atau kesepakatan nuklir Iran 2015) yang diteruskan oleh Kedutaan Besar Iran di Jakarta, Jumat.
“Rakyat Iran mengharapkan DK PBB meminta pertanggungjawaban AS atas kerugian yang tidak dapat diperbaiki, yang telah dibebankan pada rakyat Iran semata-mata untuk pembesaran nama pribadi atau keuntungan politik domestik,” tulis kementerian.
Lembaran Fakta JCPOA dirilis oleh Pemerintah Iran untuk merespons langkah AS yang mengancam kembali menjatuhkan sanksi kepada Iran, lewat mekanisme snapback, usai usulan AS untuk memperpanjang embargo senjata Iran ditolak oleh DK PBB, 15 Agustus lalu.
Menurut Iran, AS tidak berhak melakukan tindakan snapback karena negara itu, di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, telah mundur dari JCPOA sehingga tidak lagi mempunyai hak sebagai negara peserta.
“Mekanisme penyelesaian perselisihan JCPOA hanya berada di tangan peserta JCPOA yang sebenarnya, bukan negara yang dahulu menjadi bagian dari JCPOA yang kemudian mengundurkan diri serta secara sukarela dan eksplisit memutuskan untuk ‘mengakhiri kemitraan’ dan secara aktif berusaha untuk merusak JCPOA,” tulis Kementerian Luar Negeri Iran.
Pada Kamis (20/8), AS mengirimkan surat kepada PBB yang isinya menuding Pemerintah Iran tidak mematuhi JCPOA, kesepakatan nuklir Iran 2015.
Pada hari yang sama, Menteri Pertahanan Iran Amir Hatami meresmikan peluru kendali (rudal) balistik dan jelajah buatan dalam negeri dengan jarak tembak yang telah ditingkatkan, dan Badan Energi Atom Iran (AEOI) mengumumkan peningkatan kapasitas pengayaan uranium.
Bagaimana pun, Iran membantah pihaknya tidak mematuhi JCPOA sebagaimana yang dituduhkan oleh AS.
“Bahkan setelah penarikan AS dari JCPOA, Iran selama setahun sepenuhnya menerapkan ketentuan JCPOA, dan Badan Internasional Tenaga Atom (IAEA) dalam 15 laporannya telah membenarkan kepatuhan Iran,” demikian dinyatakan oleh Kementerian Luar Negeri Iran.
Berita Terkait
Hasanuddin University Holds The 2024 Indonesian International Student Mobility Awards Co-Funding Information Session
Kamis, 25 April 2024 16:52 Wib
Ma'ruf Amin prihatin Palestina gagal jadi anggota penuh PBB
Rabu, 24 April 2024 16:04 Wib
HIzbullah serang kota Margaliot dan Israel balas serangan
Rabu, 24 April 2024 16:03 Wib
Korea Utara mengirim delegasi ke Iran di tengah dugaan kerja sama senjata
Rabu, 24 April 2024 9:15 Wib
Irak memperingatkan bahaya eskalasi militer di tengah konflik Israel-Iran
Minggu, 21 April 2024 18:37 Wib
Palestina meninjau ulang kebijakannya terhadap AS menyusul veto di PBB
Minggu, 21 April 2024 9:54 Wib
Yordania menegaskan wilayah udaranya bukan medan tempur Iran-Israel
Sabtu, 20 April 2024 14:04 Wib
Permintaan Amerika Serikat untuk tidak serang Iran diabaikan oleh Israel
Sabtu, 20 April 2024 11:41 Wib