Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperluas cakupan Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) senilai Rp1,2 triliun di 34 provinsi dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat atau warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.
“Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/pelosok," ujar Menteri Basuki dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.
Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol "physical & social distancing" untuk pencegahan penyebaran COVID-19.
Untuk mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Kementerian PUPR memperluas cakupan Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) di luar program PKT rutin tahun 2020, mencakup pekerjaan revitalisasi saluran drainase jalan nasional sepanjang 5.000 km dan pengadaan material tambalan cepat mantap (CPHMA) dengan total anggaran Rp1,2 triliun. Direncanakan program ini dapat menyerap tenaga kerja sekitar 28.000 orang dalam 3 bulan.
Untuk revitalisasi saluran drainase jalan nasional yang dilaksanakan dengan skema PKT dialokasikan anggaran sebesar Rp 1 triliun yang tersebar di 34 Provinsi.
Alokasi anggaran tersebut dibagi untuk revitalisasi saluran drainase jalan nasional di Wilayah Barat (Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan) sebesar Rp587 miliar dan Rp413 miliar untuk di Wilayah Timur (Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua).
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerkan PUPR Hedy Rahadian mengatakan, pekerjaan Padat Karya mendukung pemulihan ekonomi nasional ini fokus pada penanganan drainase jalan yang sudah hilang akibat sedimentasi.
"Kita buatkan kembali, yang sudah mampet salurannya kita jebol lagi. Anggaran sebenarnya sampai Desember 2020, namun kita konsentrasikan di bulan Agustus dan September 2020 ini agar lebih cepat selesai,” kata Hedy.
Perluasan cakupan program PKT Kementerian PUPR juga dilaksanakan untuk pengadaan material tambalan cepat mantap (CPHMA) sebanyak 100 ribu Ton dengan anggaran Rp200 miliar di 34 Provinsi.
Alokasi tersebut sebesar Rp114 miliar diperuntukkan untuk di Wilayah Barat (Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan) sebanyak 56.489 ton dan Rp86 miliar untuk di Wilayah Timur (Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua) sebanyak 43.511 ton.
Berita Terkait
Dinas PUPR Sulbar: Ranperda jasa konstruksi untuk bangun pengusaha
Minggu, 17 Maret 2024 1:59 Wib
Menteri PUPR pastikan pasokan air aman sebelum Presiden berkantor di IKN
Rabu, 13 Maret 2024 14:49 Wib
Kementerian PUPR menyerahkan rekonstruksi Kantor Gubernur Sulbar
Senin, 4 Maret 2024 20:36 Wib
Pimpinan DPRD Wajo konsultasikan perbaikan jalan ke Kementerian PUPR
Minggu, 3 Maret 2024 10:23 Wib
PUPR dan BPBD membersihkan bekas longsoran di Toraja Utara
Rabu, 28 Februari 2024 7:14 Wib
Kementerian PUPR membangun bendungan pertama di Sulbar
Minggu, 25 Februari 2024 19:58 Wib
Kementerian PUPR menuntaskan pembangunan Pasar Tempe Sengkang di Wajo
Sabtu, 17 Februari 2024 19:21 Wib
PUPR Sulbar siagakan alat berat antisipasi bencana alam saat Pemilu 2024
Selasa, 13 Februari 2024 1:18 Wib