Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) mengalokasikan Rp8,68 triliun untuk penugasan dukungan terhadap ketahanan pangan yang terdiri dari pengembangan lumbung pangan (food estate) dan percepatan bendungan pada 2021.
"Untuk food estate dan percepatan bendungan kurang lebih Rp8,68 triliun," ujar Direktur Jenderal SDA Jarot Widyoko dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa.
Dukungan terhadap ketahanan pangan ini merupakan bagian dari penugasan ketahanan pangan, kawasan industri, dan pengendalian banjir dengan total anggaran Rp14,03 triliun pada 2021.
Jarot menambahkan dukungan terhadap pengembangan kawasan industri di mana terdapat dua yakni kawasan industri Batang dan kawasan industri Subang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1,57 triliun. Sedangkan untuk dukungan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN sekitar Rp75 miliar. Dan untuk pengendalian banjir Jakarta serta daerah lainnya sebesar Rp3,70 triliun.
Sebelumnya Kementerian PUPR mengungkapkan bahwa peningkatan ketahanan pangan merupakan salah satu dari enam program prioritas kementerian pada tahun 2021. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan untuk meningkatkan ketahanan pangan dilakukan pengembangan food estate di Kalteng. Pertama, untuk tanaman padi di lahan aluvial seluas 165 ribu hektare pada lahan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG).
Kedua, untuk tanaman singkong dengan leading sektor Kementerian Pertahanan seluas 60 ribu hektare. Sebagai tahap awal akan mulai dikerjakan peningkatan dan rehabilitasi irigasi seluas 32 ribu hektare pada Oktober 2020 yang terdiri dari 30 ribu hektare di kawasan dengan kondisi sawah dan irigasi baik, serta 2.000 hektare di Kecamatan Dadahup.
Selain itu dilakukan kegiatan pengembangan irigasi baru seluas 25 ribu hektare antara lain Jambo Aye, Batang Asai, Slinga, Bintang Bano, Tingal, Karau, Amandit, dan Rehabilitasi dan peningkatan irigasi 250 ribu hektare di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau (Food Estate Kalteng), Cikunten, Manganti, Batang Ilung, Batanghari, termasuk irigasi tambak dan jaringan Irigasi Tanah (JIAT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp12,5 triliun.
Berita Terkait
Dinas PUPR Sulbar: Ranperda jasa konstruksi untuk bangun pengusaha
Minggu, 17 Maret 2024 1:59 Wib
Menteri PUPR pastikan pasokan air aman sebelum Presiden berkantor di IKN
Rabu, 13 Maret 2024 14:49 Wib
Kementerian PUPR menyerahkan rekonstruksi Kantor Gubernur Sulbar
Senin, 4 Maret 2024 20:36 Wib
Pimpinan DPRD Wajo konsultasikan perbaikan jalan ke Kementerian PUPR
Minggu, 3 Maret 2024 10:23 Wib
PUPR dan BPBD membersihkan bekas longsoran di Toraja Utara
Rabu, 28 Februari 2024 7:14 Wib
Kementerian PUPR membangun bendungan pertama di Sulbar
Minggu, 25 Februari 2024 19:58 Wib
Kementerian PUPR menuntaskan pembangunan Pasar Tempe Sengkang di Wajo
Sabtu, 17 Februari 2024 19:21 Wib
PUPR Sulbar siagakan alat berat antisipasi bencana alam saat Pemilu 2024
Selasa, 13 Februari 2024 1:18 Wib