Jakarta (ANTARA) - Ketua umum (Ketum) Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) Agus Parmuji menyebutkan rencana kenaikan tarif cukai hasil tembakau pada 2021 mendatang, akan semakin memberatkan petani tembakau.
"Petani tembakau telah cukup sengsara dengan adanya kenaikan cukai tembakau 23 persen pada tahun ini dan juga tekanan pandemi," ujar Agus dalam pernyataan di Jakarta, Senin.
Tarif cukai hasil tembakau mulai 1 Januari 2020 sudah mengalami kenaikan rata-rata mencapai 23 persen sebagaimana kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.152/PMK.010/2019.
Beleid tersebut menaikkan tarif cukai untuk 4 jenis rokok beserta harga jual terendah ecerannya yaitu Sigaret Kretek Mesin (SKM) golongan I dan II, Sigaret Putih Mesin (SPM) golongan I dan II, Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan Sigaret Putih Tangan (SPT) golongan I, II dan II, serta Sigaret Kretek Tangna Filter (SKTF) dan Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF).
Agus menuturkan, kenaikan cukai pada 2020 menyebabkan turunnya serapan industri hasil tembakau sebesar 50 persen.
"Kami menantikan langkah baik dari pemerintah untuk membantu para petani dalam masa sulit ini," ujar Agus.
Ia menambahkan pihaknya juga berencana menemui pemerintah apabila keluhan petani tembakau diabaikan.
Sebelumnya, Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Timur (FSP RTMM-SPSI Jatim) ) bersama perwakilan serikat pekerja atau serikat buruh lainnya meminta perlindungan langsung kepada Menko Polhukam Mahfud MD terkait dengan tekanan yang dialami akibat rencana kenaikan cukai tembakau, pandemi COVID-19, dan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, rombongan serikat pekerja tersebut di Jakarta, baru-baru ini menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah pusat.
Juru bicara FSP RTMM-SPSI Jatim Santoso menyampaikan langsung kepada Mahfud MD keluhan yang dihadapi selama ini. Ia mengatakan bahwa buruh di sektor industri hasil tembakau alias buruh rokok sangat tertekan akibat kebijakan kenaikan tarif cukai rokok.
Pemerintah diminta agar tidak menaikkan tarif cukai rokok pada 2021, khususnya segmen sigaret kretek tangan (SKT) karena termasuk industri padat karya yang bisa membantu pemerintah dalam mengatasi pengangguran di daerah.
Berita Terkait
Capres Ganjar: Petani hingga ekosistem tembakau harus dilindungi
Selasa, 19 Desember 2023 17:37 Wib
WHO minta negara-negara melarang rokok dan vape di sekolah
Rabu, 27 September 2023 15:59 Wib
Polisi menangkap artis Bobby Joseph usai pakai tembakau sintetis
Senin, 24 Juli 2023 15:35 Wib
Gaprindo meminta aturan tembakau di RUU Kesehatan tidak mendiskriminasi IHT
Rabu, 14 Juni 2023 11:14 Wib
Kemenkes: 449 kota/kabupaten telah memiliki aturan kawasan tanpa rokok
Senin, 29 Mei 2023 17:26 Wib
Kemenkes: Jumlah perokok di Indonesia tren meningkat
Senin, 29 Mei 2023 17:23 Wib
Anggota DPR menyoroti rencana revisi PP soal produk tembakau
Jumat, 17 Februari 2023 14:31 Wib
Airlangga melepas ekspor produk tembakau inovatif bebas asap ke Malaysia
Jumat, 13 Januari 2023 10:36 Wib