Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara Terkendala Lahan

Selasa, 23 November 2010 08:42 WIB

Makassar (ANTARA News) - Wacana pemindahan Ibu Kota Negara ke Makassar akan menjadi kendala karena lahan yang tersedia di Makassar tidak memenuhi persyaratan seperti tersedianya lahan baru untuk tujuan pembangunan kota baru.

Anggota Komisi A DPRD Makassar Imran Mangkona, di Makassar, Selasa, mengatakan, Makassar sulit menjadi ibu kota negara karena untuk membuat suatu ibu kota negara, pemerintah daerah harus menyiapkan lahan untuk pembangunan kota baru.

"Harus ada perluasan wilayah administrasi, kalau Makassar benar dipilih menjadi ibu kota negara," ujarnya.

Menurutnya, jika wacana ini betul terjadi, maka Pemkot Makassar harus kembali meminta tambahan perluasan wilayah dari Kabupaten Maros, Gowa Dan Takalar.

Karena luas wilayah Makassar saat ini hanya sekitar 175 kilometer persegi. Bahkan, hampir seluruh lahan yang ada di Makassar telah dipadati Perumahan, Industri, Perkantoran dan Kawasan Perdagangan.

"Makassar tidak punya lahan yang cukup untuk dijadikan sebagai ibu kota negara karena luas wilayah Kota Makassar hanya 175 kilometer persegi dan itupun sudah dipadati dengan banyaknya perumahan, perkantoran, industri dan kawasan pergudangan," katanya.

Diungkapkannya, pengembangan Kota Makssar saat ini hanya fokus pada utara dan selatan kota saja. Lahan di barat kota terbentur dengan pesisir, sementara timur terbentur dengan perbatasan wilayah lain.

Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin dibeberapa kesempatan tidak pernah mempertimbangkan persoalan lahan tersebut.

Ilham selalu optimistis jika Makassar layak menjadi ibu kota negara bila ditinjau dari aspek letak geografis yang berada di tengah-tengah dari negara kesatuan.

Di samping itu, Makassar juga telah memiliki infrastuktur yang memadai seperti Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, jembatan layang (fly over), pelabuhan penumpang, pelabuhan petikemas serta tempat Hiburan Trans Studio. (T.KR-MH/F003)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.