Jalan Rusak Rugikan Rp12 Miliar Pemilik Kendaraan

Jumat, 26 November 2010 03:30 WIB

Makassar (ANTARA News) - Sekitar Rp12 miliar dana pemilik kendaraan setiap tahunnya melayang untuk biaya pemeliharaan kendaraan akibat kerusakan poros trans Sulawesi Selatan yang menghubungkan Kota Makassar dan Parepare dan hingga kini belum juga kunjung diperbaiki.

Pengamat transportasi Universitas Hasanuddin, Abdul Haris Djalante di Makassar, Kamis, mengatakan, tidak maksimalnya proyek pengerjaan jalan sepenjang 160 km yang putus di beberapa titik membuat kendaraan cepat menggalami kerusakan.

"Jika dikaitkan dengan waktu yang terbuang akibat kelambatan kendaraan sampai pada tujuan, nilai ekonominya lebih tinggi lagi. Berdasar hasil riset kami, sekitar Rp31 miliar," ujarnya.

Menurut dia, jalur barat Sulsel itu memegang peranan penting sebab menghubungkan dua kota niaga. Belum selesainya pengerjaan jalan di jalur tersebut mengambat distribusi barang dan lalu lintas manusia yang jumlahnya sangat besar.

Abdul Haris menjelaskan, masalah terbesar dalam proyek tersebut akibat banyaknya warga yang masih mempertahankan lahannya dari pembangunan infrastruktur, karena alasan tak cocok harga.

Di sisi lain, pemerintah memaksakan menjalankan pembangunan kendati pembebasan lahan belum selesai. Sehingga badan jalan yang dibangun putus-putus, mengikuti lahan yang sudah bebas.

"Seharusnya pemerintah lebih dahulu melakukan studi dan membebaskan lahan warga sepenuhnya sebelum memulai pengerjaan," katanya.

Dampak lain dari lamanya proses pembebasan lahan menumbuhkan pemukiman baru sehingga pada saat akan dibebaskan, berpotensi mengalami gejolak sosial.

Kepala Balai Besar Jalan Pelaksanaan Jalan Nasional VI Sulawesi, Nurdin samaila mengatakan, pada 2011 pihaknya akan fokus pada pembebasan lahan dan pembangunan 10 jembatan pada jalur tersebut.

"Kalau proyek selesai, ini merupakan jalan beton terpanjang di luar Pulau Jawa," ujarnya.

Dia mengakui, tahun ini tidak mampu menyelesaikan proyek secara keseluruhan sebab masalah pembebasan lahan yang masih berlarut-larut.

Menurutnya, masih ada sekitar 10 persen lahan yang belum bisa dibebaskan tahun ini. Sehingga tahun depan pemerintah menganggarkan Rp200 miliar untuk penuntasan proyek.
(T.KR-AAT/M027)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.