Makassar (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Selatan Prof HM Nurdin Abdullah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM PTSP) di Makassar, Rabu, setelah rapat koordinasi bersama KPK sehari sebelumnya.
Nurdin Abdullah mengeluarkan nada keras ketika melihat kursi pelayanan masih kosong di kantor tersebut.
"Kenapa kursi dan meja di bawah (lantai satu) masih kosong. Siapa yang bertugas di bawah," tanya Bupati Bantaeng Periode 2008 - 2018 ini saat inspeksi mendadak di Kantor PMPTSP jam 08.13 Wita.
Di bawah yang dimaksud adalah bagian pelayanan di lantai dasar Kantor Dinas PMPTSP Sulsel. Ketikan Nurdin Abdullah melakukan inspeksi mendadak, hanya ada dua staf di bagian pelayanan.
Sebanyak empat kursi pelayanan di bagian kanan pintu masuk Kantor Dinas PMPTSP belum terisi. Sebanyak tujuh unit kursi di sisi kiri pintu masuk kantor yang mengeluarkan perizinan itu hanya diisi dua staf.
Gubernur langsung ke lantai dua mencari staf. Akses tangga ke lantai dua dirintangi pembatas. Tampak tulisan "Dilarang Naik yang Tidak Berkepentingan."
Di lantai dua kantor yang mengeluarkan perizinan ada beberapa kepala bagian dan puluhan staf. Nurdin Abdullah diterima Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Muhammad Said Wahab yang keluar ruangan kerja mendengar suara Nurdin Abdullah.
Said Wahab menjelaskan Sekretaris Dinas Iffah Rafidah Djafar sedang bertugas di Selayar. Saud hanya berdiam ketika ditanya tentang pelayanan yang belum jalan.
Kepala Dinas PMPTS Dr Jayadi Nas terlambat hadir 30 menit dari kehadiran Gubernur. Nurdin Abdullah memeriksa absensi.
Di Kantor PMPTSP, Nurdin Abdullah menelepon Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Irawan Bintang. "Kenapa masih ada berkas yang bolak balik ke kantor ESDM. Di sini (PMPTSP) bukankah ada perwakilan dari kantor ESDM," tanya Nurdin Abdullah.
Gubernur minta kepada Kepala Dinas ESDM untuk segera ke kantor PMPTSP untuk membenahi stafnya. "Kau datang ke sini (PMPTS)," katanya.
Kepala Dinas PMPTSP Jayadi Nas datang menjelang Nurdin Abdullah pulang. Nurdin Abdullah minta kepala dinas membenahi sistem pelayanan di kantornya. "Tolong benahi Pak Kadis. Benahi pelayanan," kata Nurdin Abdullah seraya melangkah meninggalkan kantor PMPTSP.
Provinsi Sulawesi Selatan menempati posisi 13 secara nasional dalam penilaian Monitoring Center of Prevention (MCP) program koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupgah) KPK hingga Oktober 2020.
Supervisi MCP Sulsel Friesmount Wongso mengatakan program ini terfokus pada delapan area capaian diantaranya tata kelola dana desa, penganggaran APBD, perencanaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), APIP, manajemen ASN, manajemen aset daerah hingga optimalisasi pajak daerah.*
Berita Terkait
Kadin Sulsel siap mempromosikan KEK Bira-Takabonerate melalui PSBM XXIV
Jumat, 19 April 2024 19:44 Wib
Penjabat Gubernur Sulsel dianugerahi gelar adat Daeng Mappuji
Jumat, 19 April 2024 17:48 Wib
Kemenkumham Sulsel siap bersinergi dengan Kejati Sulsel
Jumat, 19 April 2024 13:09 Wib
Pj Gubernur: Pemprov Sulsel siap berkolaborasi dengan kejaksaan
Jumat, 19 April 2024 9:36 Wib
Pj Gubernur Sulsel mengapresiasi sinergisitas Basarnas tangani bencana
Jumat, 19 April 2024 7:40 Wib
Gerindra dan Nasdem bahas koalisi Pilkada 2024 di Sulsel
Kamis, 18 April 2024 23:37 Wib
KKSS : Pelaksanaan PSBM fokus melihat potensi produk lokal Sulsel
Kamis, 18 April 2024 20:55 Wib
Konsul Filipina temui Pj Gubernur Sulsel memperkuat hubungan bilateral
Kamis, 18 April 2024 20:41 Wib