Jakarta (ANTARA) - Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nizar Dahlan menambahkan barang bukti ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas laporannya terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi oleh Plt. Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.
"Ini tadi saya dipanggil ke KPK untuk menambah barang-barang bukti hasil laporan pertama dahulu tentang gratifikasi yang dilakukan oleh Plt. Ketua Umum PPP merangkap Menteri Bappenas Suharso Monoarfa. Tadi saya menambahkan barang-barang bukti itu," kata Nizar dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
KPK melalui Direktorat Pengaduan Masyarakat pada hari Senin memanggil Nizar untuk menjelaskan perihal laporannya tersebut.
"Barang bukti tentang bagaimana dia (Suharso) memakai pesawat pribadi itu," ungkap Nizar.
Ia mengaku menyerahkan barang bukti berupa surat dari Bappenas yang menginformasikan bahwa Suharso melakukan kunjungan kerja ke Semarang, Jawa Tengah.
Namun, kata dia, kunjungan Suharso ke Semarang tersebut untuk bertemu dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP seluruh Indonesia.
"Pesawat pribadi itu dipinjam dan itu saya juga menyerahkan barang bukti ada surat dari Bappenas, surat pemberitahuan Bappenas bahwa Menteri Bappenas melakukan kunjungan dinas ke Semarang. Padahal, itu di Semarang ada pertemuan DPW PPP seluruh Indonesia. Makanya, itu bohong dia," tuturnya.
Nizar yang didampingi kuasa hukumnya Welly Hanafi memberikan keterangan sebagai saksi pelapor sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi yang diduga diterima Suharso.
Dugaan gratifikasi itu berupa bantuan carter pesawat jet pribadi dalam kegiatan kunjungan ke Medan, Aceh, Jambi, dan Surabaya dan dugaan tindak pidana korupsi lainnya.
Sebelumnya, KPK masih melakukan verifikasi dan telaah lebih jauh adanya laporan terhadap Suharso tersebut.
"Sejauh ini memang ada laporan itu dari masyarakat dan masih dalam proses verifikasi dan telaah lebih jauh terkait dengan data yang dimaksud," ucap Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/11).
Berita Terkait
Paripurna DPR sahkan UU IKN
Selasa, 3 Oktober 2023 14:37 Wib
Bappenas memaparkan fokus pembangunan berketahanan iklim di Indonesia
Senin, 21 Agustus 2023 16:04 Wib
Menteri PPN: Mulai banyak wilayah Indonesia yang terendam secara permanen
Senin, 21 Agustus 2023 14:08 Wib
Menteri PPN: Revisi UU IKN siap dibahas di DPR
Selasa, 6 Juni 2023 20:34 Wib
Pemerintah merumuskan arah kebijakan bentuk penduduk lansia mandiri
Selasa, 28 Maret 2023 18:44 Wib
Bappenas: Pembangunan IKN usung konsep kota hutan dan kota cerdas
Jumat, 24 Februari 2023 9:42 Wib
Bappenas: Indonesia butuh 22 tahun untuk menyandang gelar "high income country"
Selasa, 7 Februari 2023 16:56 Wib
Bappenas memberikan lima rekomendasi atas usulan pengembangan pesawat R-80
Rabu, 25 Januari 2023 10:22 Wib