Jakarta (ANTARA) - Kebijakan politik luar negeri yang dijalankan Indonesia membuat negara ini tidak mengalami kesulitan dalam menjalin komunikasi dan melakukan negosiasi terkait vaksin COVID-19 dengan berbagai negara, demikian menurut pejabat Kementerian Luar Negeri RI.
Ketua Satuan Tugas COVID-19 di Kemlu RI, Daniel Tumpal, menyebut bahwa sejauh ini Indonesia dapat secara bebas melakukan diplomasi pengadaan vaksin di tengah sejumlah negara besar yang berada dalam persaingan pengembangan vaksin tersebut.
"Politik bebas aktif bukan isapan jempol, contohnya untuk vaksin ini sekarang kita berbicara dengan Amerika Serikat, Inggris, China, dan lain-lain, saya tidak melihat ada masalah. Kita begitu nyaman bergerak di mana pun," kata Daniel, dalam acara diskusi di Jakarta, Rabu.
Indonesia telah mengamankan akses terhadap vaksin COVID-19 dari sejumlah pihak, misalnya dari China dan Uni Emirat Arab--yang didapat melalui kunjungan langsung Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri BUMN Erick Thohir pada pertengahan tahun ini.
"Dan pada akhirnya, kepentingan nasional kita [...] adalah kita belajar mengenai transfer teknologi melalui pandemi ini," ujar Daniel, yang juga menjabat sebagai Direktur Afrika Kemlu RI.
Upaya pengadaan vaksin COVID-19 di bawah situasi pandemi saat ini merupakan satu dari tiga poin pemusatan kembali (refocusing) prioritas kerja Kemlu RI serta Perwakilan RI di luar negeri, khususnya untuk membantu pemerintah mengelola wabah melalui diplomasi kesehatan.
"Untuk jangka pendek dan jangka panjang, tiga isu--diagnostik, terapeutik, dan vaksin--akan mewarnai diplomasi kita dalam isu kesehatan," kata Daniel.
Kemampuan diagnosik, seperti pengadaan uji PCR atau uji cepat, sebelumnya telah menjadi langkah awal Indonesia dalam penanganan pandemi. Dan dalam hal ini, menurut data Kemlu RI per 17 November 2020, pihaknya telah memfasilitasi 120 dukungan internasional senilai 135,28 juta dolar AS (sekitar Rp1,9 triliun).
"Ke depan, untuk jangka panjang (diplomasi kesehatan), isu bahan baku obat akan kita sasar," ujar Daniel.
Berita Terkait
OJK mengakhiri restrukturisasi kredit karena perbankan sudah resilien
Minggu, 31 Maret 2024 18:00 Wib
Komisi IX DPR meminta Kemenkes sosialisasikan vaksin berbayar COVID-19
Minggu, 31 Desember 2023 6:04 Wib
Kapolda Sulbar imbau masyarakat mewaspadai penyebaran COVID-19
Selasa, 19 Desember 2023 17:49 Wib
Kemenkes : Saat ini belum ditemukan mutasi baru virus COVID-19
Selasa, 19 Desember 2023 16:13 Wib
Wapres Ma'ruf Amin : Pemerintah terus pantau perkembangan COVID-19
Senin, 18 Desember 2023 14:34 Wib
Menko PMK berpesan agar warga terapkan Prokes saat liburan Natal dan tahun baru 2024
Senin, 18 Desember 2023 14:04 Wib
WHO : Ada sembilan varian COVID-19 yang kini mendominasi di dunia
Minggu, 17 Desember 2023 19:23 Wib
Presiden Jokowi : Pemerintah belum putuskan untuk imbau pakai masker soal COVID-19
Jumat, 15 Desember 2023 13:02 Wib