Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Oktober 2020 sebesar Rp764,9 triliun atau telah mencapai 4,67 persen.
Sri Mulyani menyatakan defisit yang dialami Indonesia sebesar 4,67 persen masih sejalan dengan Perpres 72/2020 yang memperkirakan defisit akan mencapai Rp1.039 triliun atau 6,34 persen dari PDB.
"Saya juga bawa ini dalam konteks G20 sebagai instrumen countercyclical. Ini masih dalam relative modes. Tidak seburuk negara lain yang defisit sampai 15 persen,” katanya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Senin.
Sri Mulyani menuturkan defisit 4,67 persen terjadi karena realisasi penerimaan negara yang hingga Oktober sebesar Rp1.276,9 triliun lebih rendah dibandingkan realisasi belanja yang telah mencapai Rp2.041,8 triliun.
Ia menjelaskan kontraksi pendapatan negara terjadi karena penerimaan perpajakan turun hingga 15,6 persen (yoy) yaitu dari Rp1.173,9 triliun pada Oktober tahun lalu menjadi Rp991 triliun.
“Berbagai jenis pajak mengalami tekanan karena adanya pemanfaatan insentif yang diberikan ke seluruh sektor perekonomian baik untuk karyawan, PPh, maupun PPN," ujarnya.
Kemudian kontraksi pendapatan negara juga disumbang oleh realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang hingga Oktober berada di zona negatif 16,3 persen yakni Rp278,8 triliun atau 94,8 persen dari target Rp294,1 triliun.
Di sisi lain, untuk penerimaan negara dari hibah mengalami peningkatan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yakni mencapai 548,6 persen dari Rp1,3 triliun menjadi Rp7,1 triliun.
Sementara untuk realisasi belanja sebesar Rp2.041,8 triliun hingga Oktober 2020 telah mencapai 74,5 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 yaitu Rp2.739,2 triliun.
Realisasi tersebut meningkat 13,6 persen (yoy) dari periode Oktober tahun lalu sebesar Rp1.797,7 triliun.
Realisasi belanja Rp2.041,8 triliun berasal dari belanja pemerintah pusat Rp1.343,8 triliun dengan rincian belanja K/L Rp725,7 triliun dan belanja non K/L terealisasi Rp618,2 triliun.
Tak hanya itu, peningkatan belanja turut ditunjang oleh realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yaitu Rp698 triliun atau 91,4 persen dari target dalam Perpres 72/2020 mencapai Rp763,9 triliun.
Realisasi TKDD tersebut terdiri dari transfer ke daerah yang mencapai Rp637,5 triliun dan Dana Desa sebesar Rp60,5 triliun.
Berita Terkait
DPRD Sulsel ungkap APBD 2023 defisit sekitar Rp600 miliar
Jumat, 19 Januari 2024 21:08 Wib
Indonesia impor 500 ribu ton jagung pakan atasi defisit produksi
Rabu, 11 Oktober 2023 10:56 Wib
APBD Sulbar 2024 terancam defisit Rp66 miliar
Kamis, 3 Agustus 2023 0:43 Wib
Tour de France - Vingegaard jaga kaus kuning, Pogacar pangkas defisit waktu di etape 13
Sabtu, 15 Juli 2023 7:16 Wib
Sri Mulyani memproyeksikan defisit APBN 2023 sebesar 2,28 persen dari PDB
Senin, 10 Juli 2023 16:27 Wib
Liga Champions - Lampard yakin Chelsea bisa atasi defisit dua gol lawan Real Madrid
Jumat, 14 April 2023 1:24 Wib
Penerimaan kepabeanan dan cukai di Sulsel capai Rp43,4 miliar
Rabu, 22 Maret 2023 16:00 Wib
Sri Mulyani : Kenaikan pembiayaan pada awal pandemi bisa biayai pembangunan dua IKN
Kamis, 26 Januari 2023 13:57 Wib