Makassar (ANTARA) - Pakar Epideomologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Hasanuddin Makassar Prof Ridwan Amiruddin mengemukakan proses jelang Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 hingga saat ini tidak berkontribusi meningkatkan kasus COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan.
"Jadi pelaksanaan Pilkada sejak empat bulan lalu hingga Desember nanti ini, sepertinya tidak berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kasus COVID-19 di Sulsel," ungkap Guru Besar FKM Unhas tersebut di Makassar, Kamis.
Menurutnya, itu terlihat dari data-data yang masuk, meskipun pertumbuhan iso sel (Rt) itu berada di kisaran 0,8 sampai 1,1 tetapi situasi ini dianggap tipe pertumbuhan kasus yang masih terkendali.
Sementara itu, Prof Ridwan juga meyakini bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu tentu telah dibekali aturan hukum penyelenggaraan pilkada yang aman dari penyebaran COVID-19.
"Sepanjang mereka tetap disiplin terhadap aturan yang mengatur tentang penyelenggaraan pilkada, kemudian memastikan semua petugas KPU telah di tes usap dan tidak menjadi
sumber penularan, maka tentu pilkada ini tidak akan jadi pemicu peningkatan kasus virus corona," jelasnya.
Secara nyata, kata dia, peningkatan kasus COVID-19 di Sulsel relatif tidak signifikan.
"Sekarang kasus masih terkendali di kisaran 100," lanjut Prof Ridwan yang juga sebagai Ketua Tim Konsultan Penanganan COVID-19 Sulsel.
Adapun 12 kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada di Provinsi Sulsel yakni Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Maros, Pangkep, Barru, Soppeng, Toraja, Toraja Utara, Luwu Timur dan Luwu Utara.
Menurut Prof Ridwan, perlu kehati-hatian terhadap penularan COVID-19 selama pelaksanaan Pilkada 2020, sebab resiko mengumpulkan massa dengan berkerumun cukup besar.
Sehingga semua proses pada pilkada mulai dari pendaftaran hingga pencoblosan pada tanggal 19 Desember mendatang harus disiplin protokol kesehatan agar tidak menjadi pemicu peningkatan kasus COVID-19.
"Kita berharap Pilkada 2020 yang dilaksanakan ini bisa tetap berjalan dengan baik, karena kalau kita melihat pelaksanaannya setiap TPS sekarang maksimal 500 orang dan ini diatur jadwalnya," ujarnya.
Selain itu, Prof Ridwan mengharapkan pada proses hingga akhir pesta demokrasi ini juga diupayakan tidak ada kontak kerumunan massa, sebab masa-masa meningkatnya atau masif kasus saat abai terhadap protokol kesehatan.
Berita Terkait
Ahli Epideomologi Unhas sarankan perketat prokes rumah tangga
Selasa, 12 Januari 2021 15:58 Wib
Penerapan protokol kesehatan penentu kesuksesan Pilkada Serentak 2020
Rabu, 25 November 2020 19:37 Wib
Pakar Epideomologi Unhas khawatirkan Pilkada dan libur bisa picu kasus COVID-19
Senin, 23 November 2020 19:13 Wib
Pakar Epideomologi: Waspadai ekor pandemi COVID-19 di Sulawesi Selatan
Selasa, 10 November 2020 20:16 Wib
Pakar epidemiologi Unhas minta warga perkuat imunitas pada musim hujan
Kamis, 5 November 2020 4:58 Wib
Pakar Epideomologi : Disiplin protokol kesehatan ikut tentukan zonasi COVID-19
Kamis, 29 Oktober 2020 5:24 Wib
Pakar Epideomologi sebut Sulsel darurat COVID-19
Kamis, 16 Juli 2020 0:40 Wib
Pakar Epideomologi prediksi puncak pandemik COVID-19 di Sulsel di akhir Juni
Kamis, 11 Juni 2020 14:39 Wib