Jakarta (ANTARA) - Pengurus Pusat Muhammadiyah mendesak Presiden Joko Widodo membentuk tim independen untuk mengusut tuntas kasus penembakan yang menyebabkan kematian enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI).
"Kami mendesak tidak hanya diambil sikap yang minimalis atau formalistik, tetapi dibentuk tim independen," kata Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Busyro Muqoddas dalam acara jumpa pers virtual yang dipantau di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan, tim independen tersebut mencakup perwakilan dari organisasi seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, perwakilan masyarakat, dan perwakilan ahli.
"Termasuk dalam tim independen itu ada Ikatan Dokter Indonesia," katanya.
Menurut dia, keberadaan tim independen dibutuhkan untuk memastikan pengusutan dan proses hukum berkenaan dengan penembakan enam anggota FPI oleh aparat kepolisian berjalan baik, transparan, dan akuntabel.
Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mohammad Fadil Imran menyatakan aparat kepolisian menembak enam anggota FPI saat mengintai pengikut Muhammad Rizieq Shihab pada Senin dini hari (7/12) karena merasa keselamatan jiwanya terancam.
Menurut dia, aparat kepolisian menembak karena diserang oleh anggota FPI menggunakan senjata api dan senjata tajam. Namun Sekretaris Umum FPI Munarman membantah anggotanya membawa senjata api.
Berita Terkait
Malaysia kecewa hak veto Amerika Serikat halangi Palestina jadi anggota penuh PBB
Jumat, 19 April 2024 17:56 Wib
Densus 88 Polri mengamankan satu terduga anggota Jamaah Islamiyah di Kota Palu
Jumat, 19 April 2024 6:38 Wib
Densus 88 tangkap tujuh orang terduga anggota kelompok teroris JI di Sulteng
Kamis, 18 April 2024 10:01 Wib
Pemprov Sulbar bentuk timsel penerimaan calon anggota KI daerah
Rabu, 17 April 2024 4:14 Wib
KSAL : Perselisihan anggota TNI dan Brimob di Sorong telah berakhir damai
Senin, 15 April 2024 6:15 Wib
Komisi IX DPR RI mendukung BPJS Kesehatan siapkan posko mudik
Minggu, 7 April 2024 2:17 Wib
Puluhan anggota Kongres AS mendesak Presiden Biden setop kirim senjata ke Israel
Sabtu, 6 April 2024 18:05 Wib
KPU Makassar rancang tahapan Pilkada Wali Kota Makassar
Kamis, 4 April 2024 2:22 Wib