Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kota Makassar meraih penghargaan antikorupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai satu dari lima kota terbaik yang berhasil menerapkan program Pengendalian Gratifikasi di Indonesia Tahun 2020.
Sekda Kota Makassar Muh Ansar usai menerima penghargaan dari KPK itu di Makassar, Rabu, mengatakan pemberian penghargaan dilakukan pada acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2020.
"Terdapat beberapa komponen penilaian, antara lain, aspek administratif, yaitu aturan pengendalian gratifikasi dan kebijakan pembentukan unit pengendalian gratifikasi (UPG)," ujarnya.
Ansar menyebutkan komponen lain yang menjadi penilaian yakni kualitas implementasi program pengendalian gratifikasi yang meliputi pelaksanaan kegiatan sosialisasi, identifikasi area rawan, bimbingan teknis, diseminasi konten antigratifikasi, serta inovasi kegiatan UPG.
Ia mengatakan penilaian UPG 2020 didasarkan atas rentan waktu kegiatan selama Januari 2019 hingga September 2020. Penghargaan dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN/BUMD.
Berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian atas data-data tersebut, KPK kemudian menetapkan lima besar finalis pada masing-masing kategori untuk kemudian dilanjutkan dengan tahapan presentasi dan penjurian secara online pada 3 Desember 2020.
"Penghargaan ini menjadi momen bagi Pemerintah Kota Makassar untuk terus meningkatkan kualitas Pelayanan Publik yang bebas dari Penerimaan Gratifikasi," katanya.
Sementara itu, Inspektur Kota Makassar, Zainal Ibrahim selaku Ketua UPG Kota Makassar menambahkan, penghargaan UPG Terbaik Tahun 2020 ini merupakan penilaian atas kinerja UPG atau instansi dalam program pengendalian gratifikasi dan bukan sebagai tolak ukur instansi terbebas dari dugaan atau potensi tindak pidana korupsi.
"Tetap diperlukan peningkatan upaya pencegahan korupsi yang berkelanjutan," ucapnya.
Adapun urutan juara penghargaan UPG Terbaik Tahun 2020 Tingkat Pemerintah Daerah yakni Pemerintah Kabupaten Boyolali, Pemerintah Kabupaten Banyumas, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Makassar, serta Pemerintah Kabupaten Batanghari.
Berita Terkait
NasDem menyiapkan kader potensial maju Pilkada Wali Kota Makassar
Jumat, 29 Maret 2024 1:30 Wib
Bawaslu Sulsel : Dugaan penggelembungan suara Caleg tidak terbukti
Kamis, 28 Maret 2024 23:25 Wib
PLN Icon Plus dekatkan layanan internet untuk santri di Kota Makassar
Kamis, 28 Maret 2024 23:21 Wib
Mantan Direktur PDAM Luwu Syaharuddin divonis 7 tahun penjara
Kamis, 28 Maret 2024 15:12 Wib
Disnaker Makassar memperketat pemantauan penerapan Permenaker tentang THR
Kamis, 28 Maret 2024 15:07 Wib
Menteri PPPA membantah kasus perundungan di pesantren meningkat
Kamis, 28 Maret 2024 2:25 Wib
Pelindo Regional 4 memprediksi puncak arus mudik H-4
Kamis, 28 Maret 2024 2:24 Wib
Hakim vonis dua terdakwa korupsi bibit sapi di Jeneponto empat tahun penjara
Rabu, 27 Maret 2024 21:57 Wib