Makassar (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan Syahruddin Alrif mengatakan, legislator Sulsel mendukung kebijakan Presiden Jokowi yang menginstruksikan seluruh gubernur di Indonesia untuk menerapkan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai 11 - 25 Januari 2021 untuk menekan kasus COVID-19.
"Pemerintah Sulsel sendiri bersedia mengikuti instruksi presiden dan sisa menunggu petunjuk," kata Syahruddin di Makassar, Jumat.
Dia mengatakan, PPKM yang bertujuan menekan penyebaran kasus COVID-19 ini, juga untuk meringankan beban berat yang ditanggung oleh tenaga medis akibat kasus COVID-19 terus meningkat.
Apalagi juga bertambahnya sejumlah tenaga medis yang gugur harus menjadi perhatian bersama.
“Karena itu, anjuran pemerintah pusat bapak Presiden sangat sangat baik, dan pemerintah Sulawesi Selatan, Gubernur bisa menindaklanjuti," katanya.
Menurut dia, PPKM yang dianjurkan Presiden tentunya sudah memiliki pertimbangan matang agar sendi perekonomian tidak lumpuh, sehingga adaptasi kehidupan normal baru yang sudah berjalan dapat berlanjut.
Dengan demikian, lanjut dia, PPKM kedua ini diharapkan perekonomian juga berjalan. Apalagi di Sulawesi Selatan, khusus di kota Makassar merupakan episentrum pergerakan daerah di Kawasan Timur Indonesia (KTI), sehingga ibu kota provinsi ini akan menjadi contoh bagi daerah lain untuk melakukan PPKM,” katanya.
Hal senada dikemukakan pemerhati sosial dan lembaga kemasyarakatan dari Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) Sulsel Salma.
Dia mengatakan, PPKM kedua ini mekanismenya harus berbeda dengan sebelumnya dengan tetap mengetatkan penerapan protokol kesehatan.
Selain itu, sektor perekonomian, pertanian, peternakan dan kelautan harus menjadi prioritas perhatian pemerintah, termasuk sektor layanan jasa agar sektor wisata dan perhotelan tidak lesu.
"Semua harus tetap bergerak, meskipun PPKM. Di sini peran pemerintah diharapkan dapat mengatur semua itu dengan baik," katanya.
Berita Terkait
OJK mengakhiri restrukturisasi kredit karena perbankan sudah resilien
Minggu, 31 Maret 2024 18:00 Wib
Komisi IX DPR meminta Kemenkes sosialisasikan vaksin berbayar COVID-19
Minggu, 31 Desember 2023 6:04 Wib
Kapolda Sulbar imbau masyarakat mewaspadai penyebaran COVID-19
Selasa, 19 Desember 2023 17:49 Wib
Kemenkes : Saat ini belum ditemukan mutasi baru virus COVID-19
Selasa, 19 Desember 2023 16:13 Wib
Wapres Ma'ruf Amin : Pemerintah terus pantau perkembangan COVID-19
Senin, 18 Desember 2023 14:34 Wib
Menko PMK berpesan agar warga terapkan Prokes saat liburan Natal dan tahun baru 2024
Senin, 18 Desember 2023 14:04 Wib
WHO : Ada sembilan varian COVID-19 yang kini mendominasi di dunia
Minggu, 17 Desember 2023 19:23 Wib
Presiden Jokowi : Pemerintah belum putuskan untuk imbau pakai masker soal COVID-19
Jumat, 15 Desember 2023 13:02 Wib