Jakarta (ANTARA) - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono menegaskan bahwa tidak ada perwira Polri yang menganggur saat ini.
"Jadi tidak ada (perwira yang menganggur)," kata Brigjen Rusdi Hartono di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, Selasa.
Rusdi menambahkan seluruh perwira tinggi Polri telah mendapatkan posisi jabatannya masing-masing, meski sebagai Analis Kebijakan.
Ia menerangkan jabatan Analis Kebijakan itu selalu dikoordinir oleh Kepala Satuan Kerja. "Analisis Kebijakan itu merupakan satu posisi dimana pekerjaan-pekerjaan mereka akan senantiasa dikoordinir oleh satu Kepala Satuan Kerja dimana perwira itu berada," ujar jenderal bintang satu itu.
Pernyataan Rusdi tersebut menepis ucapan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane yang menyebut saat ini ada 340 lebih jenderal yang tidak bekerja alias menganggur. Neta membandingkan pada sebelum era reformasi yang tercatat ada 65 jenderal polisi menganggur.
"Sekarang, jumlah di tengah (perwira menengah) yang nganggur itu banyak. Jumlah jenderal yang nganggur juga banyak, yang tidak jelas juga cukup banyak," kata Neta dalam tayangan Youtube Akbar Faizal, Senin (25/1).
Sebelumnya pada November 2020, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi jabatan Analis Kebijakan (Anjak) di Korps Bhayangkara karena semua anggota Polri yang lulus pendidikan akan ditempatkan pada jabatan yang sesuai kompetensi-nya masing-masing.
Jabatan Analis Kebijakan ini dihilangkan di era kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol Idham Azis.
Menurut Argo, Kapolri Idham Azis berhasil mengatasi persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) di Polri. Banyaknya personel Polri yang 'menganggur' sebelumnya, kini sudah mendapatkan jabatan fungsional sehingga tidak ada lagi yang ditempatkan sebagai Anjak.
Bila anggota Polri yang lulus dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) dan Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI) maka dipastikan mereka tidak akan menjadi Anjak usai lulus pendidikan.
Berita Terkait

Pengamat : Kebijakan strategis bisa diambil alih Wakil Gubernur Sulsel
Sabtu, 27 Februari 2021 17:54 Wib

BI : Ekonomi Sulsel diprediksi tumbuh lebih tinggi pada 2021
Kamis, 25 Februari 2021 19:17 Wib

DPR dukung kebijakan pemerintah pangkas cuti bersama 2021
Rabu, 24 Februari 2021 14:37 Wib

IDI Makassar tolak kebijakan buka sekolah tatap muka di Sulsel
Selasa, 23 Februari 2021 13:33 Wib

Pemkot Bogor perpanjang kebijakan ganjil genap
Minggu, 21 Februari 2021 21:13 Wib

Negara G7 akan lawan kebijakan non-pasar China untuk jamin perdagangan bebas
Sabtu, 20 Februari 2021 8:56 Wib

Tjahjo Kumolo ingin ulang kebijakan perpendek libur panjang Idul Fitri seperti saat Imlek
Selasa, 16 Februari 2021 15:35 Wib

Presiden minta TNI-Polri dukung penuh kebijakan penanganan pandemi COVID-19
Senin, 15 Februari 2021 22:06 Wib