Mamuju (ANTARA) - Pemerintan Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat verifikasi kerusakan infrastruktur akibat gempa bumi berkekuatan 6, 2 magnitudo yang mengguncang wilayah Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene.
Rapat verifikasi tersebut berlangsung di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulbar, Rabu.
Asisten II bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Provinsi Sulbar Junda Maulana mengatakan rapat tersebut bertujuan melakukan identifikasi dan verifikasi kerusakan infrastruktur akibat gempa bumi 6,2 magnitude di daerah itu.
"Ini sangat penting mengingat kami akan mengajukan kepada pemerintah pusat, baik langsung kepada Presiden dan kepada Kementerian PUPR dan kementerian-kementerian terkait lainnya. Tapi yang terpenting juga kami harapkan ada kesatuan data," kata Junda Maulana.
Pada rapat tersebut, lanjut Junda Maulana, baik dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan instansi vertikal melaporkan kondisinya yang nantinya akan dilaporkan kepada gubernur.
Selaku wakil pemerintah pusat, katanya, gubernur akan melaporkan kondisi kerusakan pascagempa tersebut secara komprehensif kepada pemerintah pusat.
Selanjutnya, kata Junda Maulana, usulan program nantinya bisa dilakukan oleh masing-masing Kementerian melalui masing-masing instansi terkait.
"Paling tidak, kita memiliki satu data yang sama sehingga ketika instansi mengusulkan ke kementeriannya, itu sesuai dengan data yang kita masing-masing peroleh," urai Junda Maulana.
Hal itu, menurut dia, penting disepakati dan meminta pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun instansi vertikal kurun waktu dua hari ke depan, melakukan pengecekan data hasil asesmen yang sudah dilakukan oleh Kementerian PUPR sehingga dapat mengukur mana yang belum terdata.
"Kemudian kami akan menyusun laporan selanjutnya akan melaporkan kepada Gubernur," ujarnya..
"Insya Allah, pada Sabtu (6/2) semuanya sudah 'clear' dan data sudah siap dibawa Gubernur Sulbar berangkat ke Jakarta untuk pertemuan, baik dengan Presiden atau pejabat Kementerian terkait, misalnya PUPR, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian terkait lainnya," jelas Junda Maulana.
Rapat tersebut diikuti Kepala Bappeda, Khaeruddin Anas, Pelaksana Tugas Sekretaris Kabupaten Majene Masriadi , perwakilan instansi vertikal dan OPD lingkup Pemprov Sulbar.
Berita Terkait
Bawaslu Sulbar memperkuat pemahaman regulasi hadapi PHPU
Kamis, 28 Maret 2024 23:26 Wib
Bawaslu Sulbar mengevaluasi pelaksanaan pemilu
Kamis, 28 Maret 2024 2:24 Wib
DPRD Sulbar menyusun Ranperda kemudahan berinvestasi
Kamis, 28 Maret 2024 2:23 Wib
Sinergisitas pemprov dan DPRD menghasilkan 24 penghargaan untuk Sulbar
Rabu, 27 Maret 2024 20:42 Wib
Bawaslu Sulbar meningkatkan kapasitas pengawas hadapi pilkada serentak
Rabu, 27 Maret 2024 1:48 Wib
Kemenkumham Sulbar meningkatkan kualitas produk hukum daerah
Rabu, 27 Maret 2024 1:48 Wib
Polda Sulbar menggelar pelatihan pra operasi Ketupat Marano 2024
Selasa, 26 Maret 2024 19:03 Wib
Korem Tatag terus tanamkan sikap persatuan dan kesatuan pada prajurit
Selasa, 26 Maret 2024 1:57 Wib