Kanwil Kemenkumham Sulsel gelar Deklarasi Janji Kinerja untuk sembilan UPT
Makassar (ANTARA) - Pihak Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar Deklarasi Janji Kinerja terkait pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), pada sembilan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di jajaran Kemenkumham, yang berlangsung di Aula Lapas Makassar, Senin (15/2).
Kegiatan itu diawali dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh sembilan Kepala UPT yakni Kalapas Makassar Hernowo Sugiastanto, Karutan Makassar Sulistyadi, Kabapas Makassar Alfrida, Kakanim Makassar Agus Winarto, Karupbasan Makassar Arifuddin, Kepala LPKA Maros Tubagus Chaidir, Karutan Pangkajene Ashari, dan Perwakilan Karudenim Makassar Rita serta Perwakilan Ketua BHP dan Kurator Negara Makassar, Akhmad Taufiq.
Momentum tersebut juga disaksikan Kepala Ombudsman Sulsel Subhan dan sejumlah tamu undangan seperti dari Kodim dan Kejari Makassar.
Kakanwil Kemenkumham Sulsel Harun Sulianto dalam sambutannya mengatakan Deklarasi Janji Kinerja terkait pembangunan zona integritas dimaksudkan agar birokrasi bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sekaligus terjadi peningkatan pelayanan publik.
Untuk itu, Harun menghendaki pimpinan UPT menjadi role model perubahan, harus mempunyai komitmen yang kuat untuk menginternalisasi budaya perubahan dan keluar dari zona nyaman.
"Juga harus menyederhanakan SOP dan buat strategi prioritas perubahan dengan menhadirkan beragam inovasi sehingga layanan lebih mudah, cepat, hemat, memberikan kepastian dan keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat," Kata Harun.
Sementara itu, Kadiv Administrasi Sirajudddin mengatakan pada 2020 terdapat empat satuan kerja yang meraih predikat WBK, yakni Kanwil Kemenkumham Sulsel, Bapas Watampone, dan Rutan Pangkajene, serta satu satker yang meraih predikat WBBM yaitu Kanim Makassar.
Tahun ini, Kanwil Kemenkumham Sulsel mencanangkan enam satuan kerja berpredikat WBK menuju WBBM, yakni Kanwil Kemenkumham Sulsel, Lapas dan Bapas Watampone, Rutan Pinrang dan Pangkajene serta Kanim Pare Pare .
Juga ada 27 satuan kerja menuju WBK. Sedangakan Kanim Makassar bertekat untuk mempertahankan predikat WBBM.
Kepala Ombudsman Perwakilan Sulsel Subhan mengapresiasi komitmen dan jajaran UPT Kemenkumham Sulsel dalam membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
"Kemenkumham Sulsel adalah salah satu mitra terdekat Ombudsman. Saya senang teman-teman selalu mengikutsertakan Ombudsman untuk memonitoring progres instumen WBK/WBBM yang telah disiapkan. Tinggal soal waktu untuk dapat predikat WBK/WBBM. Yang terpenting adalah kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang kita berikan," kata Subhan. (*/adv)
Kegiatan itu diawali dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh sembilan Kepala UPT yakni Kalapas Makassar Hernowo Sugiastanto, Karutan Makassar Sulistyadi, Kabapas Makassar Alfrida, Kakanim Makassar Agus Winarto, Karupbasan Makassar Arifuddin, Kepala LPKA Maros Tubagus Chaidir, Karutan Pangkajene Ashari, dan Perwakilan Karudenim Makassar Rita serta Perwakilan Ketua BHP dan Kurator Negara Makassar, Akhmad Taufiq.
Momentum tersebut juga disaksikan Kepala Ombudsman Sulsel Subhan dan sejumlah tamu undangan seperti dari Kodim dan Kejari Makassar.
Kakanwil Kemenkumham Sulsel Harun Sulianto dalam sambutannya mengatakan Deklarasi Janji Kinerja terkait pembangunan zona integritas dimaksudkan agar birokrasi bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sekaligus terjadi peningkatan pelayanan publik.
Untuk itu, Harun menghendaki pimpinan UPT menjadi role model perubahan, harus mempunyai komitmen yang kuat untuk menginternalisasi budaya perubahan dan keluar dari zona nyaman.
"Juga harus menyederhanakan SOP dan buat strategi prioritas perubahan dengan menhadirkan beragam inovasi sehingga layanan lebih mudah, cepat, hemat, memberikan kepastian dan keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat," Kata Harun.
Sementara itu, Kadiv Administrasi Sirajudddin mengatakan pada 2020 terdapat empat satuan kerja yang meraih predikat WBK, yakni Kanwil Kemenkumham Sulsel, Bapas Watampone, dan Rutan Pangkajene, serta satu satker yang meraih predikat WBBM yaitu Kanim Makassar.
Tahun ini, Kanwil Kemenkumham Sulsel mencanangkan enam satuan kerja berpredikat WBK menuju WBBM, yakni Kanwil Kemenkumham Sulsel, Lapas dan Bapas Watampone, Rutan Pinrang dan Pangkajene serta Kanim Pare Pare .
Juga ada 27 satuan kerja menuju WBK. Sedangakan Kanim Makassar bertekat untuk mempertahankan predikat WBBM.
Kepala Ombudsman Perwakilan Sulsel Subhan mengapresiasi komitmen dan jajaran UPT Kemenkumham Sulsel dalam membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
"Kemenkumham Sulsel adalah salah satu mitra terdekat Ombudsman. Saya senang teman-teman selalu mengikutsertakan Ombudsman untuk memonitoring progres instumen WBK/WBBM yang telah disiapkan. Tinggal soal waktu untuk dapat predikat WBK/WBBM. Yang terpenting adalah kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang kita berikan," kata Subhan. (*/adv)