Pemprov Sulbar segera rekonstruksi UMKM terdampak gempa

Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat segera merekonstruksi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terdampak gempa bumi bermagnitudo 6,2 yang telah mengguncang Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene pada 15 Januari 2021.

Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris di Mamuju, Selasa, mengatakan pemerintah akan memberikan dukungan kepada para pelaku UMKM yang terdampak gempa di daerah itu.

Ia mengatakan di masa transisi pemulihan pascagempa saat ini, para pelaku UMKM dapat melakukan operasi baru atau melakukan reaktivasi terhadap usahanya, sehingga pemerintah bisa memberikan dukungan percepatan pembangunan tempat usaha rubuh, rusak ringan atau sedang.

"Mungkin dengan permohonan masuk, pemerintah akan segera merespon dengan tidak lagi berbasis posko tetapi juga berbasis permanen OPD," tuturnya.

"Jadi, OPD nanti kita akan dorong misalnya Dinas UMKM untuk membantu, sekiranya kita belum mendapatkan informasi dan data mengenai UMKM yang terdampak. Kalau UMKM yang terdampak COVID-19 kan itu sudah dari dulu ada, tapi ini bencana lain lagi," terang Muhammad Idris.

Secara prinsip lanjut Muhammad Idris, tim transisi pemulihan pascagempa Sulbar sudah bisa beroperasi, seperti menghimpun informasi dan menyebarkan informasi.

"Tindakan tim transisi ini bukan tindakan dasar tapi tindakan bantuan. Tindakan dasar itu menjadi tanggung jawab di kabupaten. Isunya sama tapi urusannya berbeda," kata Muhammad Idris.

Ia juga mengakui bahwa masih banyak penanganan dampak gempa yang dilakukan Pos Transisi Darurat Pemulihan Gempa Sulbar yang belum optimal.

Tim di Pos Transisi Darurat Pemulihan Gempa Sulbar tambahnya, terus melakukan evaluasi progres-progres dalam penanganan bencana alam, utamanya yang membahas lima sektor, yakni kepengungsian, penanganan kesehatan, bantuan loggistik, penanganan keamanan dan pelaku UMKM yang terdampak gempa.

'Kita ingin melihat penanganan yang memang harus kita dahulukan secara terkendali dari kegiatan prioritas yang memang harus dilaksanakan," tuturnya.

Terkait penanganan kesehatan menurut Muhammad Idris, sejauh ini masih bisa terkendali dengan baik walaupun, masih banyaknya kasus-kasus yang respon penanganannya di lapangan agak lambat karena laporan dari setiap kecamatan atau desa yang terdampak kurang tanggap dan lamban.

"Meski demikian, dalam hal penanganan kesehatan di pengungsian, tidak akan menjadi tempat perkembangbiakan jenis-jenis penyakit baru," ujar Muhammad Idris.

Begitupun dengan bantuan logistik, Sekprov meminta agar data penerima akurat dan tepat sasaran.