Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat segera merekonstruksi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terdampak gempa bumi bermagnitudo 6,2 yang telah mengguncang Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene pada 15 Januari 2021.
Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris di Mamuju, Selasa, mengatakan pemerintah akan memberikan dukungan kepada para pelaku UMKM yang terdampak gempa di daerah itu.
Ia mengatakan di masa transisi pemulihan pascagempa saat ini, para pelaku UMKM dapat melakukan operasi baru atau melakukan reaktivasi terhadap usahanya, sehingga pemerintah bisa memberikan dukungan percepatan pembangunan tempat usaha rubuh, rusak ringan atau sedang.
"Mungkin dengan permohonan masuk, pemerintah akan segera merespon dengan tidak lagi berbasis posko tetapi juga berbasis permanen OPD," tuturnya.
"Jadi, OPD nanti kita akan dorong misalnya Dinas UMKM untuk membantu, sekiranya kita belum mendapatkan informasi dan data mengenai UMKM yang terdampak. Kalau UMKM yang terdampak COVID-19 kan itu sudah dari dulu ada, tapi ini bencana lain lagi," terang Muhammad Idris.
Secara prinsip lanjut Muhammad Idris, tim transisi pemulihan pascagempa Sulbar sudah bisa beroperasi, seperti menghimpun informasi dan menyebarkan informasi.
"Tindakan tim transisi ini bukan tindakan dasar tapi tindakan bantuan. Tindakan dasar itu menjadi tanggung jawab di kabupaten. Isunya sama tapi urusannya berbeda," kata Muhammad Idris.
Ia juga mengakui bahwa masih banyak penanganan dampak gempa yang dilakukan Pos Transisi Darurat Pemulihan Gempa Sulbar yang belum optimal.
Tim di Pos Transisi Darurat Pemulihan Gempa Sulbar tambahnya, terus melakukan evaluasi progres-progres dalam penanganan bencana alam, utamanya yang membahas lima sektor, yakni kepengungsian, penanganan kesehatan, bantuan loggistik, penanganan keamanan dan pelaku UMKM yang terdampak gempa.
'Kita ingin melihat penanganan yang memang harus kita dahulukan secara terkendali dari kegiatan prioritas yang memang harus dilaksanakan," tuturnya.
Terkait penanganan kesehatan menurut Muhammad Idris, sejauh ini masih bisa terkendali dengan baik walaupun, masih banyaknya kasus-kasus yang respon penanganannya di lapangan agak lambat karena laporan dari setiap kecamatan atau desa yang terdampak kurang tanggap dan lamban.
"Meski demikian, dalam hal penanganan kesehatan di pengungsian, tidak akan menjadi tempat perkembangbiakan jenis-jenis penyakit baru," ujar Muhammad Idris.
Begitupun dengan bantuan logistik, Sekprov meminta agar data penerima akurat dan tepat sasaran.
Berita Terkait
Rumah warga rusak akibat tertimpa tanah longsor di Mamasa Sulbar
Jumat, 19 April 2024 6:10 Wib
Dinkes Sulbar meminta masyarakat tingkatkan kewaspadaan terhadap DBD
Kamis, 18 April 2024 23:38 Wib
Pemprov Sulbar membangun usaha ternak di kawasan transmigrasi
Kamis, 18 April 2024 23:31 Wib
Penjabat Gubernur Sulbar berharap musrenbang temukan solusi atas berbagai permasalahan
Kamis, 18 April 2024 19:33 Wib
Sulbar tingkatkan SDM melalui program beasiswa ASN dan masyarakat
Kamis, 18 April 2024 13:24 Wib
DLH Sulbar edukasi masyarakat hadapi dampak perubahan iklim
Kamis, 18 April 2024 13:14 Wib
Dinas PUPR Sulbar bersihkan material longsor menutupi jalan di Mamasa
Kamis, 18 April 2024 13:04 Wib
Kapolda Sulbar minta personel Polri tingkatkan kecintaan terhadap bangsa dan negara
Rabu, 17 April 2024 19:21 Wib