Mamuju (ANTARA) - Masyarakat Sulawesi Barat melakukan aksi unjuk rasa mempertanyakan pengelolaan bantuan kemanusiaan gempa Sulbar yang berasal dari donasi dan relawan se-Indonesia.
Aliansi masyarakat yang menamakan diri "Sulbar Bergerak" mendatangi kantor DPRD Sulbar untuk mempertanyakan pengelolaan bantuan kemanusiaan gempa yang tidak dirasakan manfaatnya masyarakat pengungsi gempa Sulbar, Kamis.
Masyarakat tersebut mempertanyakan pengelolaan dana gempa yang berasal dari donasi dan relawan se Indonesia yang masuk direkening Badan Penanggulangan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Pemerintah Sulbar.
Massa tersebut menilai pengelolaan bantuan kemanusiaan itu tidak transparan dan diduga cendrung disalahgunakan pemanfaatannya BPBD Sulbar.
Kordinator aksi Sulbar bergerak Adhy Riadi mengatakan, dana bantuan kemanusian untuk penyintas gempa dan para pengunsi semestinya dikelola profesional, transparan dan akuntabel, bukan digunakan untuk hal lain yang tidak bermenfaat.
"Dana sumbangan para donatur, dari relawan, dari bantuan Pemda di seluruh Indonesia bukan uang APBD yang bisa dijadikan sebagai tempat mencari keuntungan sehingga harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat," ujarnya.
Sebelumnya DPRD Sulbar juga mempertanyakan penggunaan anggaran yang bersumber dari relawan dan donasi dari seluruh Indonesia untuk penanganan gempa Kabupaten Mamuju dan kabupaten Majene
Ketua Pansus DPRD Sulbar untuk pengawasan anggaran dan pengelolaan dana bencana gempa Sulbar, Sudirman, sangat marah kepada pemerintah Sulbar karena telah melakukan pengadaan terpal untuk pengungsi sebanyak 5000 lembar tetapi hanya 1000 terpal yang disalurkan.
"Disaat pengungsi kesulitan dan butuh bantuan terpal dipengungsian, namun justru pemerintah Sulbar tidak menyalurkannya dan hanya sebagaian kecil saja, padahal ini dana relawan dan donasi yang tujuannya membantu pengungsi, namun tidak disalurkan," katanya.
Ia meminta, pemerintah tidak bermain main dalam menggunakan anggaran gempa ini, karena kalau tidak digunakan untuk membantu masyarakat akan mubassir dan masyarakat akan kesulitan menghadapi bencana ini.
Sementara itu badan pemeriksa pemeriksa keuangan dan pembangunan Provinsi Sulbar telah melakukan pemeriksaan anggaran bantuan donasi dan relawan yang masuk ke rekening BPBD Sulbar dan pemerintah Sulbar.
Dana sumbangan yang masuk ke rekening BPBD Sulbar dan kas daerah pemerintah Sulbar mencapai Rp2,8 miliar rupiah dan telah digunakan sebesar Rp1,2 miliar.
Anggaran tersebut dinilai tidak pantas peruntukkannya oleh masyarakat karena telah digunakan pemerintah untuk membayar media online dan memberikan honor bagi para relawan.
"Seharusnya dana itu digunakan membantu makanan bagi masyarakat pengungsi yang kesulitan dan sakit, tetapi kenapa digunakan membayar honor relawan dan membayar media online," kata ketua ormas forum persaudaraan pemuda Sulbar, Nirwansyah.
Berita Terkait
Rudenim gelar diseminasi dan implikasi pernikahan pengungsi luar negeri dengan WNI
Rabu, 20 Maret 2024 14:08 Wib
Jepang bergabung dengan AS hentikan dana untuk badan pengungsi Palestina
Senin, 29 Januari 2024 13:39 Wib
BPBD : 482 warga mengungsi akibat banjir di dua kecamatan di Makassar
Kamis, 18 Januari 2024 20:23 Wib
Rudenim Makassar awasi pengungsi dari luar negeri menjelang tahun baru
Sabtu, 30 Desember 2023 0:36 Wib
Bareskrim Polri turunkan tim usut dugaan TPPO pengungsi Rohingya
Jumat, 22 Desember 2023 5:43 Wib
Wapres Ma'ruf Amin : Indonesia pelajari dugaan TPPO dalam isu Rohingya
Senin, 18 Desember 2023 15:32 Wib
Presiden Jokowi : isu Rohingya relevan dibahas dalam KTT ASEAN-Jepang
Sabtu, 16 Desember 2023 8:48 Wib
Menkumham Yasonna waspadai adanya pelanggaran HAM terkait pengungsi Rohingya
Senin, 11 Desember 2023 7:08 Wib