Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melakukan penyesuaian anggarannya di tengah penanganan dampak bencana gempa bumi dan pendemi COVID-19 sebesar Rp81 miliar.
"Rencana penyesuaian anggaran sebesar delapan persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Sulbar atau sebesar Rp81 miliar lebih akan segera dilakukan pemerintah di tengah bencana ini," kata Sekda Provinsi Sulbar Muhammad Idris di Mamuju, Senin (22/2).
Pemprov Sulbar telah melakukan rapat dengan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dengan penyesuaian anggaran 2021 tersebut di Posko Transisi Bencana Gempa.
"Kondisi ini juga sebagai tindak lanjut dari Instruksi Mendagri tentang perpanjangan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro untuk mengarahkan realokasi dan 'refocusing' DAU untuk dipergunakan pada keperluan vaksinasi mulai dari operasional pemantauan dan penanggulangan pascavaksinasi," katanya.
Selain itu, untuk distribusi, pengamanan, dan penyediaan tempat penyimpanan vaksin serta insentif tenaga kesehatan yang turut melaksanakan vaksinasi COVID-19.
Ia menyebutkan 13 OPD yang melakukan penyesuaian, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tanaman Pangan Holtikura dan Peternakan, Dinas Kehutanan, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral, Dinas Transmigrasi, Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Perkebunan.
"13 OPD tersebut, tidak akan dilakukan pengurangan anggarannya, yang ada penyesuaian program berdasarkan tuntutan untuk penanganan COViD-19, yang sehingga pimpinan OPD untuk bisa melakukan penyesuaian program kegiatan dengan menyesuaikan kebutuhan penanganan COVID," katanya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKPD) Sulbar, Amujib, mengatakan karena tidak dilakukan pemotongan anggaran, berarti tidak akan ada penambahan anggaran OPD
"Kecuali Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar akan dilakukan penambahan anggaran untuk insentif tenaga medis dan dari anggaran belanja tidak terduga," katanya.
Berita Terkait
BPSIP Sulbar sertifikasi 4.280 pohon benih kopi
Kamis, 25 April 2024 9:32 Wib
Dishut Sulbar bina petani kembangkan usaha jamur tiram
Kamis, 25 April 2024 0:39 Wib
Kemenkumham Sulbar ingatkan pentingnya penghapusan jaminan fidusia
Rabu, 24 April 2024 22:13 Wib
SMK Mamuju terima mobil listrik bantuan Presiden Jokowi
Rabu, 24 April 2024 21:33 Wib
Pj Gubernur Sulbar: Presiden Jokowi dukung pembangunan infrastruktur
Rabu, 24 April 2024 19:54 Wib
PJ Gubernur Sulbar mengapresiasi masyarakat usai kunjungan Jokowi lancar
Rabu, 24 April 2024 13:36 Wib
Presiden Jokowi meninjau RSUD Mamasa Sulbar tingkatkan SDM dan faskes
Selasa, 23 April 2024 17:37 Wib
Presiden Jokowi menjanjikan mobil listrik untuk praktikum SMK Mamuju
Selasa, 23 April 2024 17:26 Wib