Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) mencapai Rp699,43 triliun pada 2021 atau meningkat dari alokasi sebelumnya yang sebesar Rp688,33 triliun.
Sri Mulyani menuturkan anggaran sebesar Rp699,43 triliun tersebut naik 21 persen dari realisasi PEN tahun lalu yang mencapai Rp579,78 triliun dan diharapkan dapat menjadi daya dorong efektif untuk pemulihan terutama pada kuartal I-2021.
“Anggaran PEN yang naik 21 persen kita harapkan akan menjadi daya dorong yang efektif untuk pemulihan terutama terutama Januari sampai Februari dan diharapkan terus continue sampai Maret,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA secara daring di Jakarta, Selasa.
Ia merinci anggaran PEN 2021 yang mencapai Rp699,43 triliun tersebut fokus untuk lima bidang yakni kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, insentif usaha, serta dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi.
Bidang pertama yaitu kesehatan memiliki alokasi anggaran Rp176,3 triliun meliputi program vaksinasi Rp58,18 triliun, diagnostik (testing dan tracing) Rp9,91 triliun, therapeautic Rp61,94 triliun, insentif pajak kesehatan Rp18,61 triliun dan penanganan lainnya Rp27,67 triliun.
Bidang kedua adalah perlindungan sosial Rp157,41 triliun meliputi PKH bagi 10 juta KPM Rp28,71 triliun, kartu sembako Rp45,12 triliun, Pra Kerja Rp20 triliun, BLT Dana Desa Rp14,4 triliun, bansos tunai bagi 10 juta KPM Rp12 triliun, perlinsos lainnya Rp37,18 triliun.
Bidang ketiga adalah program prioritas sebesar Rp125,06 triliun meliputi padat karya K/L Rp27,33 triliun, ketahanan pangan Rp47,1 triliun, kawasan industri Rp11,33 triliun, pinjaman daerah Rp10 triliun, ICT Rp16,65 triliun, pariwisata Rp8,66 triliun, prioritas lainnya Rp4,11 triliun.
Bidang keempat adalah dukungan UMKM dan korporasi Rp186,81 triliun dengan fokus pada subsidi bunga UMKM Rp31,95 triliun, BPUM Rp17,34 triliun, subsidi IJP Rp8,51 triliun, PMN BUMN, LPEI, dan LPI Rp58,76 triliun, penempatan dana Rp66,99 triliun, serta dukungan lainnya Rp3,27 triliun.
Bidang kelima adalah insentif usaha Rp53,86 triliun meliputi PPh 21 DTP Rp5,78 triliun, pembebasan PPh 22 Impor Rp13,08 triliun, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 Rp19,71 triliun, PPnBM DTP kendaraan bermotor Rp2,98 triliun, dan insentif lainnya Rp12,3 triliun.
“PEN melonjak mendekati 21 persen anggarannya karena ini adalah motor paling penting di dalam perekonomian kita saat ini,” tegasnya.
Berita Terkait
Menkeu menegaskan pemblokiran anggaran bukan untuk membiayai bansos
Jumat, 5 April 2024 17:57 Wib
Mendagri minta penjabat kepala daerah segera penuhi anggaran Pilkada 2024
Kamis, 28 Maret 2024 2:27 Wib
Pj Gubernur Sulsel imbau pemda miliki anggaran BTT atasi lonjakan harga sembako
Rabu, 13 Maret 2024 2:04 Wib
Pemkot Makassar siapkan anggaran Rp200 miliar untuk akses jalan stadion
Selasa, 12 Maret 2024 16:06 Wib
Penjabat Gubernur Sulbar minta OPD prioritaskan pelayanan dasar
Minggu, 10 Maret 2024 10:04 Wib
P2G minta program makan siang gratis tidak menggunakan anggaran pendidikan
Minggu, 3 Maret 2024 10:47 Wib
Pemprov Sulbar siapkan anggaran khusus untuk tekan inflasi
Jumat, 1 Maret 2024 0:53 Wib
Australia pastikan meningkatnya anggaran pertahanan bukan ancaman buat RI
Sabtu, 24 Februari 2024 6:10 Wib