Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat membentuk 10 tim validasi untuk mengecek dampak kerusakan bangunan dan rumah warga akibat gempa bumi berkekuatan 6,2 magnitudo yang mengguncang wilayah itu pada 15 Januari 2021.
Bupati Majene Lukman, saat rapat koordinasi dan evaluasi penanganan gempa bersama tim Satgas Transisi Darurat Ke Pemulihan Pascagempa, Rabu, meminta agar 10 tim validasi kabupaten, segera turun ke lokasi mengecek keabsahan data yang sebelumnya dikumpulkan oleh pemerintah desa dan kecamatan.
"Seperti yang disampaikan perwakilan Kementerian Sosial bahwa jika data tidak cepat masuk, jangan sampai ada bencana lain dan program bantuan akan dialihkan atau terbagi. Jadi, saya meminta 10 tim validasi segera ke lapangan untuk melakukan pengecekan keabsahan data," terang Lukman.
Bupati juga meminta agar Satgas Transisi Darurat Ke Pemulihan Pascagempa Kabupaten Majene segera mengambil langkah cepat, khususnya mengefektifkan 10 tim validasi tersebut.
"Tim harus segera bekerja mengingat, data yang valid akan menjadi acuan pemerintah pusat dalam menggelontorkan anggaran di kecamatan terdampak. Jangan sampai, jika ada kejadian bencana lainnya di Indonesia perhatian dan bantuan akan dialihkan," tegas Lukman.
Ia juga menginstruksikan kepada BPBD untuk menjemput petunjuk pelaksanaan dari BNPB yang nantinya akan menjadi petunjuk teknis dan sebagai dasar pembuatan peraturan bupati.
"Hal tersebut akan menjadi dasar setiap tim untuk bergerak di lapangan," tuturnya.
Sementara, Ketua Satgas Transisi Darurat Ke Pemulihan Pascagempa Kabupaten Majene Masriadi Nadi Atjo juga meminta agar BPBD segera membuat data kemajuan pengungsi korban gempa, mulai dari awal kejadian hingga memasuki masa transisi.
"Saya harap segera dibuat progres pengungsi supaya kita tahu, berapa jumlahnya yang masih bertahan sampai sekarang," kata Masriadi Atjo yang sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Kabupaten Majene.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene Ilhamsyah mengatakan siap untuk menjalankan instruksi bupati tersebut.
"Direncanakan 10 tim tersebut akan bergerak mulai 7 Maret 2021 hingga 20 hari ke depan. Kami siap bekerja, setelah aturan rampung yang menjadi dasar kita di lapangan," kata Ilhamsyah.
Tim validasi tersebut juga melibatkan para akademisi di dari perguruan tinggi di Sulbar, diantaranya Unsulbar, sesuai dengan bidang keilmuannya.
Berita Terkait
Sekda Sulbar sebut SMK Rangas Mamuju akan diresmikan Presiden Jokowi
Sabtu, 20 April 2024 7:08 Wib
Pemprov Sulbar beri penghargaan pembangunan daerah pada tiga kabupaten
Sabtu, 20 April 2024 7:07 Wib
Kemenkumham Sulbar bantu pemprov legalisasi produk hasil perikanan
Jumat, 19 April 2024 8:04 Wib
Rumah warga rusak akibat tertimpa tanah longsor di Mamasa Sulbar
Jumat, 19 April 2024 6:10 Wib
Dinkes Sulbar meminta masyarakat tingkatkan kewaspadaan terhadap DBD
Kamis, 18 April 2024 23:38 Wib
Pemprov Sulbar membangun usaha ternak di kawasan transmigrasi
Kamis, 18 April 2024 23:31 Wib
Penjabat Gubernur Sulbar berharap musrenbang temukan solusi atas berbagai permasalahan
Kamis, 18 April 2024 19:33 Wib
Sulbar tingkatkan SDM melalui program beasiswa ASN dan masyarakat
Kamis, 18 April 2024 13:24 Wib