PLN: Pemasangan kabel bawah laut ke Pulau Lae-lae mulai pra konstruksi
Makassar (ANTARA) - Manajemen PT PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat (Sulselrabar) menyatakan rencana pemasangan kabel listrik bawah laut dari Kota Makassar ke Pulau Lae-lae mulai memasuki tahapan pra-konstruksi.
"Sekarang ini, proyek yang digagas Pemprov Sulsel itu mulai pra-konstruksi, desain-desain dan hal teknis sementara ini sedang dilengkapi data-datanya," kata Senior Manager SDM dan Umum PLN UIW Sulselrabar Mundhakir, di Makassar, Selasa.
Ia mengatakan PLN UIW Sulselbar sangat mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Sulsel yang menggagas pengembangan wilayah kepulauan, sehingga pengembangan kabel bawah laut tersebut akan menjadi proyek pemasangan jaringan listrik bawah laut pertama di Pulau Sulawesi.
Sebelum pengerjaan fisik infrastruktur jaringan maka proses di lapangan butuh izin dari berbagai pihak, salah satunya dari TNI Angkatan Laut terkait persoalan perairan agar dapat mengetahui titik pembentangan kabel jaringan, sekaligus mengantisipasi gangguan jaringan kelistrikan di kemudian hari.
Mundhakir mengatakan PLN UIW Sulselrabar siap memberikan dukungan dalam hal pendampingan teknis, seperti menghadirkan beberapa pihak yang sebelumnya telah membangun jaringan serupa di berbagai wilayah Indonesia untuk berdiskusi bersama pihak Pemprov Sulsel.
"Progres lapangannya butuh izin, tetapi sebelumnya ada dokumen yang dibutuhkan. Kita sudah fasilitasi dengan mereka yang telah melakukan sebelumnya di pulau lain," ujar dia.
Jaringan listrik bawah laut ke pulau-pulau sekitar Makassar diawali dari Pulau Lae-lae untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Rencananya, Pemprov Sulsel akan mulai pembangunan jaringan listrik bawah laut ke Pulau Lae-lae tahun ini. Jaringan listrik akan menyambung jaringan ke Pulau Samalona diteruskan ke Barang Caddi, Barang Lompo, dan pulau-pulau sekitarnya.
Evaluasi berbagai proyek di Sulawesi Selatan memang menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bawah komando Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman usai ditangkapnya Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu, terkait dugaan kasus korupsi pada sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Sulsel.
Plt Gubernur Sulsel tetap komitmen untuk melanjutkan apa yang telah direncanakan sebelumnya sebagai bagian dari perencanaan secara utuh oleh pihak Pemerintah Provinsi Sulsel.
"Sekarang ini, proyek yang digagas Pemprov Sulsel itu mulai pra-konstruksi, desain-desain dan hal teknis sementara ini sedang dilengkapi data-datanya," kata Senior Manager SDM dan Umum PLN UIW Sulselrabar Mundhakir, di Makassar, Selasa.
Ia mengatakan PLN UIW Sulselbar sangat mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Sulsel yang menggagas pengembangan wilayah kepulauan, sehingga pengembangan kabel bawah laut tersebut akan menjadi proyek pemasangan jaringan listrik bawah laut pertama di Pulau Sulawesi.
Sebelum pengerjaan fisik infrastruktur jaringan maka proses di lapangan butuh izin dari berbagai pihak, salah satunya dari TNI Angkatan Laut terkait persoalan perairan agar dapat mengetahui titik pembentangan kabel jaringan, sekaligus mengantisipasi gangguan jaringan kelistrikan di kemudian hari.
Mundhakir mengatakan PLN UIW Sulselrabar siap memberikan dukungan dalam hal pendampingan teknis, seperti menghadirkan beberapa pihak yang sebelumnya telah membangun jaringan serupa di berbagai wilayah Indonesia untuk berdiskusi bersama pihak Pemprov Sulsel.
"Progres lapangannya butuh izin, tetapi sebelumnya ada dokumen yang dibutuhkan. Kita sudah fasilitasi dengan mereka yang telah melakukan sebelumnya di pulau lain," ujar dia.
Jaringan listrik bawah laut ke pulau-pulau sekitar Makassar diawali dari Pulau Lae-lae untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Rencananya, Pemprov Sulsel akan mulai pembangunan jaringan listrik bawah laut ke Pulau Lae-lae tahun ini. Jaringan listrik akan menyambung jaringan ke Pulau Samalona diteruskan ke Barang Caddi, Barang Lompo, dan pulau-pulau sekitarnya.
Evaluasi berbagai proyek di Sulawesi Selatan memang menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bawah komando Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman usai ditangkapnya Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu, terkait dugaan kasus korupsi pada sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Sulsel.
Plt Gubernur Sulsel tetap komitmen untuk melanjutkan apa yang telah direncanakan sebelumnya sebagai bagian dari perencanaan secara utuh oleh pihak Pemerintah Provinsi Sulsel.