Makassar (ANTARA) - Pihak Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan mengharmoniasi tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Luwu Timur.
Ketiga Ranperda tersebut, yakni tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dan Pemilihan Kepala Desa.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sulsel Anggoro Dasananto yang membuka kegiatan harmonisasi itu mengucapkan terima kasih atas sinergitas dan kolaborasi yang telah terjalin.
"Harmonisasi ini harus dan wajib melibatkan Kanwil Kemenkumham Sulsel sebagai amanah dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," ujar Anggoro dalam rilis yang diterima Senin (5/4).
Ia juga mengatakan bahwa pada 2020, Kanwil Kemenkumham Sulsel telah mengharmonisasi sebanyak 48 Ranperda, menfasilitasi 3 naskah akademik, dan melaksanakan analisis dan evaluasi produk hukum daerah yang terkait kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan UMKM serta menerima 10 kali konsultasi dari pemerintah daerah dan DPRD.
“Kemudian hingga bulan Januari sampai dengan bulan April 2021 ini, Kanwil kemenkumham Sulsel telah mengharmonisasi sebanyak 12 Ranperda dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Hukum Andi Haris mengatakan bahwa Kanwil Kemenkumham Sulsel juga telah menandatangani MoU terkait Fasilitasi dan Harmonidasi Ranperda dengan lima Kabupaten yaitu Bulukumba, Enrekang, Palopo, Luwu Utara, dan Bone.
"Untuk itu, Kami juga mendorong agar Luwu timur menjalin kerjasama dengan Kanwil Kemenkumham Sulsel melaluu MoU. Karena hal ini bentuk sinergitas kami yang didukung dengan 23 tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang berkompeten,” Kata Haris.
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Subbidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah Maemunah, Tim Perancang kanwil Kemenkumham Sulsel dan para OPD Luwu Timur yakni dari Dinas Kesehatan, Direktur Perusahaan Daerah Air Minum, Dinas Penataan Desa, dan Bagian Peraturan Perundang-undangan. (*/inf)
Berita Terkait

Kakanwil Kemenkumham Sulsel lantik lima pejabat fungsional
Jumat, 9 April 2021 20:49 Wib

Kemenkumham akan buat pusat data lagu dan musik untuk transparansi royalti
Jumat, 9 April 2021 12:50 Wib

Kemenkumham: PP Pengelolaan Royalti Lagu menegaskan UU Hak Cipta
Jumat, 9 April 2021 12:32 Wib

Kemenkumham tegaskan PP No 56 Tahun 2021 terkait royalti untuk kebutuhan komersial
Jumat, 9 April 2021 12:05 Wib

Kemenkumham Sulut telusuri barang terlarang milik WBP Rutan Manado
Jumat, 9 April 2021 4:43 Wib

Kemenkumham razia seluruh lapas dan rutan di Sulawesi Barat
Kamis, 8 April 2021 18:38 Wib

Kanwil Kemenkumham Sulsel gandeng APH geledah Lapas dan Rutan Makassar
Kamis, 8 April 2021 6:18 Wib

Kemenkumham gelar diskusi publik terkait RUU KUHP di Makassar
Rabu, 7 April 2021 15:22 Wib