Makassar (ANTARA) - Pihak Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan mengharmoniasi tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Luwu Timur.
Ketiga Ranperda tersebut, yakni tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dan Pemilihan Kepala Desa.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sulsel Anggoro Dasananto yang membuka kegiatan harmonisasi itu mengucapkan terima kasih atas sinergitas dan kolaborasi yang telah terjalin.
"Harmonisasi ini harus dan wajib melibatkan Kanwil Kemenkumham Sulsel sebagai amanah dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," ujar Anggoro dalam rilis yang diterima Senin (5/4).
Ia juga mengatakan bahwa pada 2020, Kanwil Kemenkumham Sulsel telah mengharmonisasi sebanyak 48 Ranperda, menfasilitasi 3 naskah akademik, dan melaksanakan analisis dan evaluasi produk hukum daerah yang terkait kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan UMKM serta menerima 10 kali konsultasi dari pemerintah daerah dan DPRD.
“Kemudian hingga bulan Januari sampai dengan bulan April 2021 ini, Kanwil kemenkumham Sulsel telah mengharmonisasi sebanyak 12 Ranperda dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Hukum Andi Haris mengatakan bahwa Kanwil Kemenkumham Sulsel juga telah menandatangani MoU terkait Fasilitasi dan Harmonidasi Ranperda dengan lima Kabupaten yaitu Bulukumba, Enrekang, Palopo, Luwu Utara, dan Bone.
"Untuk itu, Kami juga mendorong agar Luwu timur menjalin kerjasama dengan Kanwil Kemenkumham Sulsel melaluu MoU. Karena hal ini bentuk sinergitas kami yang didukung dengan 23 tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang berkompeten,” Kata Haris.
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Subbidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah Maemunah, Tim Perancang kanwil Kemenkumham Sulsel dan para OPD Luwu Timur yakni dari Dinas Kesehatan, Direktur Perusahaan Daerah Air Minum, Dinas Penataan Desa, dan Bagian Peraturan Perundang-undangan. (*/inf)
Berita Terkait
Kemenkumham Sulsel siap bersinergi dengan Kejati Sulsel
Jumat, 19 April 2024 13:09 Wib
Kemenkumham Sulbar bantu pemprov legalisasi produk hasil perikanan
Jumat, 19 April 2024 8:04 Wib
Kemenkumham Sulsel gelar donor darah pada peringatan HBP ke-60
Kamis, 18 April 2024 20:29 Wib
Kemenkumham Sulsel cek kehadiran ASN guna tingkatkan kedisiplinan
Rabu, 17 April 2024 21:07 Wib
Kakanwil Kemenkumham Sulsel ajak jajarannya laksanakan tusi
Selasa, 16 April 2024 15:35 Wib
5.931 warga binaan di Sulawesi Selatan terima remisi Lebaran 2024
Rabu, 10 April 2024 15:21 Wib
Kemenkumham Sulsel usulkan 5.748 WBP terima remisi Lebaran
Selasa, 9 April 2024 17:39 Wib
Kemenkumham Sulsel berikan pendampingan KKP HAM
Selasa, 9 April 2024 10:56 Wib