Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sulitnya menangkap buronan kasus korupsi asal Indonesia yang bersembunyi di Singapura.
"Begini kalau yang namanya pencarian dan kemudian dia berada di luar negeri apalagi di Singapura, secara hubungan antarnegara memang di Singapura kalau orang yang sudah dapat 'permanent residence' dan lain-lain agak repot, sekalipun dia sudah ditetapkan tersangka," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto di Gedung KPK, Jakarta, Selasa.
Alasan lainnya, kata dia, Indonesia dan Singapura tidak mempunyai perjanjian ekstradisi.
"Dan kita tahu bahwa satu-satunya negara yang tidak menandatangani ekstradisi yang berkaitan dengan korupsi adalah Singapura, itu surga-nya koruptor yang paling dekat adalah Singapura," ujar Karyoto.
Dalam kasus yang ditangani KPK, Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim diketahui berada di Singapura. Keduanya juga telah dimasukkan dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO).
Sebelumnya, KPK telah menetapkan keduanya tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Syafruddin Arsyad Temenggung selaku Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) kepada BPPN yang dilakukan oleh tersangka Sjamsul selaku pemegang saham pengendali BDNI.
Sejak ditetapkan sebagai tersangka, baik Sjamsul maupun Itjih belum pernah diperiksa, baik sebagai saksi maupun tersangka di tingkat penyidikan meski KPK sudah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan terhadap keduanya ke tiga lokasi, yaitu The Oxley, Cluny Road, dan Head Office of Giti Tire Pte. Ltd. (keduanya berlokasi di Singapura) dan ke satu alamat di Simprug, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
KPK pun akhirnya mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sehingga status keduanya bukan tersangka lagi. KPK pun segera mengurus pencabutan status DPO terhadap dua orang tersebut.
Selanjutnya, tersangka KPK yang juga diduga berada di Singapura adalah Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos yang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP-e).
Namun, KPK belum memasukkan Paulus Tannos dalam status DPO.
Berita Terkait
Polres Gowa menetapkan dua tersangka pembusuran bocah
Sabtu, 16 Desember 2023 19:31 Wib
Buronan terpidana korupsi dari Papua Barat dibekuk di Makassar
Senin, 30 Oktober 2023 2:20 Wib
Kejati Sulsel tangkap buron tersangka dugaan korupsi dana Kelurahan Pangkep
Kamis, 19 Oktober 2023 20:10 Wib
Seorang buronan tersangka korupsi Bank BPD NTT dibekuk di Makassar
Selasa, 17 Oktober 2023 17:06 Wib
Tim Tabur Kejati Sulsel tangkap buronan penipuan Rp445 juta
Kamis, 14 September 2023 21:33 Wib
Seorang buronan kasus penganiayaan dibekuk tim Tabur Kejati Sulsel
Selasa, 15 Agustus 2023 21:31 Wib
Polri bantu KPK akses sistem keinterpolan melacak buronan
Senin, 7 Agustus 2023 20:28 Wib
Polri dalami rumor buronan KPK Harun Masiku sembunyi di dalam negeri
Senin, 7 Agustus 2023 15:51 Wib