Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengalokasikan anggaran Rp16 miliar untuk membantu iuran kepesertaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan.
"Pemprov Sulbar memberi dukungan alokasi anggaran sebesar Rp16 miliar untuk Penerima Bantuan Iuran atau PBI BPJS Kesehatan," kata kata Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar di Mamuju, Jumat.
"Sasaran PBI itu mengacu pada data Pusdatin. Itu yang menjadi rujukan Pemprov Sulbar," tambahnya.
Gubernur meminta dilakukan pengkajian dan validasi untuk mendapatkan data PBI BPJS yang akurat.
"Data akurat itu penting agar bantuan sosial dan jaminan kesehatan masyarakat miskin tepat sasaran," ucap Ali Baal Masdar.
Gubernur menyampaikan, alokasi anggaran Rp16 miliar untuk kesehatan itu sebagai salah program prioritas dan strategis Pemprov Sulbar pascadaerah itu dilanda gempa bumi bermagnitudo 6, 2.
Pandemi COVID-19 dan gempa bumi bermagnituo 6,2 yang telah melanda wilayah Sulbar menurut Ali Baal Masdar, sangat berpengaruh terhadap pencapaian target pembangunan yang telah direncanakan, termasuk pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, pengangguran dan indeks pembangunan manusia (IPM) serta berbagai capaian indikator lainnya.
"Di tengah pandemi COVID-19 dan pascagempa bumi saat ini, bagaimana caranya kita harus bersinergi secara maksimal untuk mencapai tujuan kita bersama," kata Ali Baal Masdar,
"Kiranya semua OPD mampu mencapai target yang diinginkan. OPD harus fokus pada program prioritasnya saja, jangan terlalu banyak keinginan tapi tidak bisa terlaksana," tambahnya.
Gubernur mengatakan, terdapat beberapa program prioritas dan strategis yang perlu disinergikan, seperti percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas provinsi dan kabupaten serta penguatan ekonomi masyarakat menghadapi pandemi COVID-19.
Selain itu lanjutnya, sektor pembangunan manusia perlu juga menjadi perhatian dalam menekan angka stunting di Sulbar yang mencapai 40,38 persen.
"Data tersebut menunjukkan Sulbar tertinggi kedua secara nasional, sehingga sangat diperlukan kepedulian semua pihak dan kerja sama multi sektor untuk melakukan penanganan masalah stunting, termasuk angka kematian bayi dan ibu melahirkan yang cukup tinggi sangat penting juga menjadi perhatian untuk mengatasinya," terang Ali Baal Masdar.
Permasalahan lain pada sektor tersebut lanjut Ali Baal Masdar, adalah banyaknya jumlah anak tidak sekolah di Sulbar yang mencapai 10,25 persen atau 32.000 anak.
"Upaya yang telah dilakukan Pemprov Sulbar menangani permasalah itu ialah meluncurkan portal ATS atau program tangani total Anak Tidak Sekolah, yang diharapkan mendapat dukungan para bupati se-Sulbar dalam bentuk komitmen kebijakan untuk menyukseskan program tersebut," kata Ali Baal Masdar.
Berita Terkait
BPJS Kesehatan Makassar layani peserta JKN selama libur Lebaran
Kamis, 21 Maret 2024 19:16 Wib
Dinkes Mamuju siagakan 23 puskesmas saat cuti bersama Idul Fitri 1445 H
Kamis, 21 Maret 2024 14:36 Wib
BPJS dan Unhas ingatkan pentingnya perlindungan kesehatan bagi mahasiswa
Selasa, 5 Maret 2024 19:35 Wib
BPKPD Sulbar bekerja sama BPJS cek kesehatan ASN
Jumat, 9 Februari 2024 6:34 Wib
Pemkot Makassar siap lindungi 35 ribu pekerja rentan melalui BPJAMSOSTEK
Senin, 29 Januari 2024 19:36 Wib
Pemprov Sulsel tingkatkan cakupan BPJAMSOSTEK pada pekerja rentan
Sabtu, 27 Januari 2024 20:09 Wib
Penjabat Gubernur Sulbar minta RSUD maksimalkan pelayanan
Sabtu, 27 Januari 2024 1:02 Wib
RSUD Sulbar tingkatkan layanan kelas rawat inap standar bagi peserta JKN
Kamis, 25 Januari 2024 16:33 Wib