Plt Gubernur Sulsel minta pemilik toko batasi pengunjung terkait COVID-19

Senin, 3 Mei 2021 17:31 WIB

Plt Gubernur Sulsel bersama Forkopimda saat melakukan sidak protkes di Pasar Butung Makassar, Senin (4/05/2021). ANTARA Foto/HO-Humas Pemprov Sulsel

Makassar (ANTARA) - Plt Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meminta kepada pemilik toko di berbagai pusat perbelanjaan, mall dan butik untuk membatasi pengunjungnya dalam rangka mewaspadai penyebaran COVID-19 varian baru.

"Paling diwaspadai yakni varian baru virus COVID-19 dari India, mutasi virus ini sangat ganas sehingga patut diwaspadai," ujar Andi Sudirman saat melakukan sidak bersama jajaran Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) Sulsel di Mall Panakkukang Makassar, Senin.

Hal itu disampaikan mengingat padatnya pengunjung di berbagai pusat perbelanjaan jelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan dikhawatirkan terjadi ledakan kasus COVID-19. Maka selain di Mall Panakkukang, jajaran Forkopimda Sulsel juga melakukan pemantauan di Pasar Butung.

Ia menyampaikan setiap toko hanya boleh menerima tiga sampai enam pengunjung. Masing-masing toko harus mengatur distribusi orang yang masuk dan keluar.

"Misalnya ada enam orang di dalam toko, baru bisa masuk yang lain kalau tiga dari pengunjung itu sudah keluar. Jadi diatur sedemikian rupa supaya tidak banyak yang berkerumun," tambah Andi Sudirman.

Selanjutnya, bagi counter atau tenan yang hanya berukuran 1-2 meter hanya boleh diisi satu pengunjung. Juga harus diatur jarak antrian satu meter antara pengunjung dan lainnya.

"Kalau ada pelanggaran sudah ada petugas, polda, satpol PP, dishub, kita akan ada pengalihan arus. Kalau meledak diatas, terlalu banyak dialihkan, tidak boleh mampir," kata Andi Sudirman.

Dalam mengatasi kerumunan dan kemacetan, Pemprov Sulsel bekerjasama dengan Polda dalam merekayasa lalu lintas terhadap akses masuk pengunjung ke tempat keramaian, sekaligus sebagai upaya mengontrol jalannya protokol kesehatan.

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulsel Irjen Pol Merdisyam mengemukakan aspek ekonomi dan kesehatan harus berimbang dan berjalan dengan baik. Imbauan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan harus dilaksanakan guna mencegah munculnya klaster-klaster baru.

"Kita tidak melarang berbelanja, tapi diatur sesuai kondisi yang ada, salah satunya bagaimana mengatur yang masuk dan keluar sehingga bisa diimbangi. Kita mengimbau karena untuk kepentingan bersama, harus ada kesadaran dari masyarakat," urainya.

Soal penjagaan di pusat perbelanjaan pastinya dijaga ketat melalui pos yang stationer atau mobile terdiri dari unsur Polri, TNI dan Pemda.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.