Pengusaha harus Dilibatkan dalam Konvensi Infrastruktur

id rapimnas kadin, suryo bambang sulisto, konvensi infrastruktur

MAKASSAR - REKOMENDASI KADIN. Ketua Umum KADIN, Suryo Bambang Sulisto, saat menyampaikan rekomendasi hasil rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) di Hotel Grand Clarion, Makassar, Minggu (3/4). Pada Rapimnas tersebut men

Makassar (ANTARA News) - Sebagai bentuk penyikapan atas rekomendasi peningkatan infrastruktur perekonomian, maka pengusaha harus dilibatkan dalam penyelenggaraan konvensi infrastruktur yang rencananya akan diadakan bulan ini.

"Untuk meningkatkan iklim perekonomian, maka pengusaha sangat membutuhkan infrastruktur perekonomian yang memadai, sehingga pengusaha yang dalam hal ini diwakili oleh Kadin juga harus terlibat dalam konvensi tentang infrastruktur," ungkap Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suryo Bambang Sulisto, di Makassar, Minggu.

Dalam konvensi ini, akan diundang investor dari berbagai negara dengan maksud agar tertarik dan berminat untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya di daerah-daerah.

Karena itulah, kata dia, seluruh Gubernur juga akan diundang untuk menyampaikan seluruh program-program pembangunan infrastruktur di daerah.

"Dengan begitu, akan dihasilkan kebijakan pembangunan infrastruktur perekonomian di daerah yang sejalan dan sinkron dengan hasil konvensi infrastruktur ini," tuturnya.

Menurutnya, salah satu syarat maningkatnya iklim investasi di Indonesia adalah dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai, dengan maksud agar investor tidak lagi diberikan beban tambahan untuk membangun infrastruktur," tuturnya.

Ia mengatakan, sebagian besar kendala yang mengemuka dalam Rapimnas Kadin kali ini adalah minimnya infrastruktur perekonomian, sehingga pengusaha mengalami kendala dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

"Dalam konvensi tersebut, selain memaparkan proyek-proyek besar, Kadin juga memaparkan program pembangunan infrastruktur daerah pedesaan dan pertanian untuk melancarkan arus distribusi produk dan menekan biaya," pungkasnya.

Pengertian infrastruktur ini, tidak hanya dalam arti pembangunan fisik, melainkan juga meliputi keuangan, teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam bidang infrastruktur, Kadin juga akan mendorong revisi atas berbagai kebijakan hukum yang terkait dengan pembangunan infrastruktur yang tidak efektif.(T.KR-AAT/A014) 
Pewarta :
Uploader: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar