Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono tidak mempersoalkan rencana pemerintah melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan) melakukan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) yang akan diatur dalam peraturan presiden (perpres).
"Kalau pengadaan rutin sesuai dengan anggaran itu, normallah," kata Dave Laksono melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
Dave mengatakan bahwa tantangan pemerintah kini adalah pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) yang tidak semudah membeli sepeda motor atau mobil yang tinggal mendatangi ke dealer, kemudian memilih kendaraan sesuai dengan keinginan.
Menurut dia, rencana pengadaan dan modernisasi alutsista wajar bila membutuhkan dana yang banyak karena untuk periode jangka panjang.
"Pengadaan alpalhankam memakan waktu, misalnya untuk pengadaannya bisa sampai 1 tahun. Ini bukan perkara mudah," katanya.
Di sisi lain, Dave meminta pemerintah melakukan pelelangan alutsista secara terbuka, termasuk pembeliannya harus sesuai dengan kebutuhan.
Untuk pagu anggaran 2021, Pemerintah mengalokasikan Rp134,2 triliun untuk Kemhan atau naik 14,12 persen dibandingkan pagu 2020. Anggaran Kemhan 2021 sekaligus menjadi yang terbesar selama 1 dekade terakhir.
Namun, kata dia, mayoritas anggaran Kemhan 2021 dialokasikan untuk program dukungan manajemen. Jumlahnya mencapai Rp74,9 triliun atau 55,2 persen dari total anggaran.
Adapun alokasi untuk program modernisasi alutsista, nonalutsista, serta sarana dan prasarana pertahanan menyusul dengan nilai Rp39,02 triliun atau 29,06 persen dari total anggaran. Sisanya untuk kebutuhan lain berupa operasi, latihan, dan pendidikan.
Keterbatasan mata anggaran untuk modernisasi alutsista, menurut dia, akan berdampak pula pada perawatan rutin dan berkala serta kesiapan tempur TNI dalam menjaga kedaulatan negara.
Merujuk data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) atau Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm per 2020, dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan regional, anggaran pertahanan Indonesia termasuk yang terendah. Malaysia mengalokasikan 1,1 persen dari produk domestik bruto (PDB), Singapura 3,2 persen, Thailand 1,5 persen, bahkan Timor Leste juga 1,2 persen dari PDB.
Meski demikian, belakangan dikabarkan pemerintah tengah merancang perpres modernisasi alutsista selama 25 tahun yang dilakukan dengan skema pinjaman luar negeri dengan jumlah kurang lebih Rp1.760 triliun.
Berita Terkait
Kemenkumham Sulsel terima kunjungan tim BPIP RI bahas evaluasi pajak NKB
Rabu, 24 April 2024 16:44 Wib
Ganjar mengaku akan hadiri penetapan pemenang pilpres bila dapat undangan
Rabu, 24 April 2024 13:16 Wib
Hasyim: Penetapan paslon terpilih Prabowo-Gibran sesuai Keputusan KPU 504/2024
Rabu, 24 April 2024 12:51 Wib
KPU RI menetapkan Prabowo-Gibran jadi presiden-wapres terpilih Pilpres 2024
Rabu, 24 April 2024 12:37 Wib
KPU gelar rakor hadapi PHPU Pileg pasca-PHPU Pilpres usai
Rabu, 24 April 2024 9:09 Wib
BMKG : Hujan sedang hingga lebat berpotensi di sebagian besar RI pada Rabu
Rabu, 24 April 2024 7:47 Wib
KPU RI menggelar penetapan pemenang Pilpres 2024 pagi ini
Rabu, 24 April 2024 7:29 Wib
KPU RI : Besaran honor PPK Pilkada serentak sama dengan Pemilu 2024
Rabu, 24 April 2024 7:26 Wib