DPRD Bulukumba akan Bentuk Pansus Kesehatan

Minggu, 17 April 2011 21:23 WIB

Bulukumba, Sulsel (ANTARA News) - DPRD Kabupaten Bulukumba akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait sejumlah masalah penggunaan dana kesehatan senilai Rp4,6 miliar pada 2010.

"Draf sudah dibuat, dan Insya Allah Senin (18/4) kami akan jalan dengan mengajukan ke beberapa anggota dewan lainya untuk dimintai dukungan pembentukan pansus Rumah Sakit Umum Sultan Dg Radja, mudah mudahan disetujui," ujar Zulkifli Sayye, anggota Komisi C bidang ekonomi keuangan, di Bulukumba, Minggu.

Menurut dia, sejumlah anggota lainnya sudah memberikan sinyal akan mendukung pembentukan pansus ini, namun tidak menutup kemungkinan pansus ini akan dimentahkan oleh anggota jika ada alasan lain dengan tidak menyetujui. Selain itu, dukungan dua fraksi sebagai syarat mutlak pembentukan pansus juga sementara dijajaki seperti Fraksi Golkar dan Demokrat yang juga mempunyai pengaruh cukup besar.

"Dukungan dari teman-teman lain terus mengalir, dan sejumlah fraksi pun mendukung salah satunya Demokrat," ujar legislator asal Partai Bulan Bintang itu.

Ia menegaskan, tujuan pembentukan pansus adalah untuk memeriksa pengelolaan manajemen Dinas Kesehatan (Dinkes) serta pihak di RSUD Sultan Dg Radja Bulukumba seperti pemeriksaan pengelolaan keuangan, kebijakan keuangan. Kemudian pada pelayanan publik, diantaranya pelayanan medis ke pasien, apakah sudah terlaksana sesuai standar prosedur atau belum.

"Salah satunya alasan membentuk pansus adalah menindak lanjuti pasca mogok kerja di rumah sakit beberapa waktu lalu dengan tuntutan pembayaran jasa mediknya segera dibayarkan sejak 2009 hingga 2010, itu dikemanakan anggarannya, makanya kami akan evaluasi. Bukan hanya itu, kalau ditemukan unsur merugikan negara maka akan diproses hukum, " tegasnya.

Ketua umum Forum Komunikasi Pemuda dan Pelajar (FKPP) Bulukumba, Asri Pato, menduga anggaran senilai Rp4,6 miliar pada 2010 itu tidak jelas peruntukannya dan tidak transparan. Untuknya diminta agar dilakukan audit dan investigasi oleh Kejaksaan Tingggi Bulukumba dan DPRD Bulukumba agar diketahui dikemakan aliran dana tersebut.

"Kami ketahui ada anggaran untuk kesehatan senilai Rp4,6 miliar dengan peruntukkan Dinkes dan Rumah Sakit serta 10 puskesmas lainnya, tapi dikemanakan dan tidak diketahui peruntukkannya, kenapa sampai ada persoalan penunggakan jasa, padahal anggarannyaa sudah ada," ucapnya. (T.KR-HK/F003)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.