Jakarta (ANTARA) - Guru besar sekaligus cendekiawan Muslim Azyumardi Azra mengaku heran dengan sikap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak mau hadir ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, namun malah memenuhi undangan Ombudsman terkait kisruh tes wawasan kebangsaan.
"Perlakuan KPK juga berbeda. Ketika dipanggil Komnas HAM tidak mau datang dengan berbagai macam alasan," kata dia di Jakarta, Senin.
Bahkan, kata dia, tidak hadirnya pimpinan lembaga antirasuah tersebut ke Komnas HAM turut dibela Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo.
Secara tegas cendekiawan kelahiran Lubuk Alung, Padang Pariaman, Sumatera Barat 4 Maret 1955 tersebut memprotes tindakan Menpan RB.
Azyumardi menilai akan menjadi sebuah masalah ketika pimpinan atau perwakilan KPK tidak mau datang memenuhi panggilan Komnas HAM tetapi di sisi lain malah memenuhi panggilan Ombudsman.
"Ini jadi tanya juga. Mungkin lebih aman datang ke Ombudsman daripada ke Komnas HAM," katanya.
Pada kesempatan itu, mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut kembali menegaskan sikap menolak tes wawasan kebangsaan sebagai syarat yang dijadikan ukuran alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Menurut dia, banyak ketidakadilan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan tersebut sehingga mendorong Komnas HAM melihat hak-hak konstitusional warga yang bisa jadi dilanggar.
Jika persoalan yang terjadi di KPK terus dibiarkan termasuk oleh Presiden, kata dia, maka secara tidak langsung Presiden membiarkan kekacauan dalam sistem birokrasi.
Sebagaimana diketahui Komnas HAM kembali melayangkan surat pemanggilan kedua kepada pimpinan KPK untuk menjelaskan dan mengklarifikasi hal-hal mengenai alih status pegawai.
Pemanggilan kedua yang dilakukan Komnas HAM buntut dari pemanggilan pertama yang tidak dihadiri oleh pimpinan lembaga antirasuah tersebut. Komnas HAM sendiri telah menjadwalkan pemanggilan kedua Ketua KPK Firli Bahuri pada Selasa (15/6).
Berita Terkait
Komnas HAM menyampaikan catatan hasil pemantauan Pemilu 2024
Jumat, 22 Maret 2024 15:12 Wib
Komnas Perempuan: Femisida intim merupakan kasus tertinggi pembunuhan perempuan di 2023
Kamis, 4 Januari 2024 15:40 Wib
Menkumham Yasonna waspadai adanya pelanggaran HAM terkait pengungsi Rohingya
Senin, 11 Desember 2023 7:08 Wib
Komnas HAM mengedepankan pendekatan HAM tangani TPPO
Selasa, 7 November 2023 13:29 Wib
Kasus menantu perempuan dibunuh mertua di Jawa Timur tergolong femisida
Jumat, 3 November 2023 19:10 Wib
Komnas Perempuan: Sedikitnya tiga perempuan Indonesia jadi korban KDRT setiap jam
Minggu, 15 Oktober 2023 12:33 Wib
Komnas HAM kmengawal kasus hilangnya Brigadir Agil Sufandi sejak 2019 di Jakarta
Jumat, 29 September 2023 18:42 Wib
Kuasa hukum Haris-Fatia ingin menghadirkan kembali Komnas HAM sebagai ahli
Senin, 25 September 2023 13:25 Wib