DPRD Makassar tekankan pelaksanaan PPDB sesuai prosedur
Makassar (ANTARA) - DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan, menekankan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021-2022 harus sesuai prosedur, mengingat proses PPDB tahun lalu menuai sejumlah persoalan dari jalur zonasi, petunjuk teknis hingga masalah operator dan provider.
"Tahun ini jangan lagi ada operator coba main-main, karena tahun lalu saya dapat kasus berani memasukkan data fiktif. Kemarin masih kita tegur, tapi bila ada lagi maka langsung dilaporkan ke pihak berwajib," tegas Sekretaris Komisi D DPRD Makassar yang membidangi kesejahteraan, Sabaruddin Said dalam rapat di kantor DPRD Makassar, Jumat.
Dia menekankan peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai penyedia jaringan bekerja sama provider harus mampu mengatasi masalah itu, termasuk operatornya yang menginput data calon siswa baru. Mengingat tahun lalu, banyak kebocoran data akibat ulah oknum tertentu.
Sementara Wakil Ketua Komisi D DPRD Makassar Fatma Wahyuddin menambahkan, guna menekan tingkat kecurangan seleksi, pihaknya meminta data jumlah peserta Rombongan Belajar (Rombel) pada setiap sekolah.
"Datanya mesti ada, agar kami bisa memantau berapa pesertanya, jangan sampai ada lagi bermain menambah jumlah Rombel di sekolah itu. Kepala Sekolah wajib memberikan datanya ke kami," ucap dia.
Selain itu, politisi perempuan asal Partai Demokrat ini juga meminta transparansi kuota untuk tiap jalur zonasi setelah pengumuman pendaftaran termasuk berapa persen kuota yang belum terpenuhi peserta didik di zona itu.
"Ini penting, karena sebagai bentuk pengawasan dewan mengawasi dan memantau jalannya proses pendaftaran PPDB secara online, jangan sampai kembali dimanfaatkan oknum-oknum tertentu," ujarnya.
Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar Abdul Wahab Tahir setelah menerima masukan itu menyatakan siap membantu Kepala Sekolah untuk pelaksanaan PPDB itu, termasuk menindak tegas oknum yang mencoba berbuat curang.
Pihaknya berharap bila sistem itu berjalan sesuai prosedur, maka seluruh lulusan siswa SD baik yang berasal dari negeri maupun swasta bisa terakomodir. Kendati, ada 9.000 kouta penerimaan bagi siswa baru seluruh SMP Negeri di Makassar, maka tercipta persaingan secara sehat.
Kepala Bidang Aplikasi dan Informasi Diskominfo Kota Makassar, Denny Hidayat memberikan penjelasan, memang berbagai persoalan di PPDB sebelumnya diakibatkan server sering tergangu karena membludaknya akses, sehingga ini menjadi perhatian khusus. Demi mengatasinya, telah ditambah enam server dengan kekuatan kecepatan 1.200 Mbps.
"Sekarang, setiap akses masuk harus melalui jalur firewall ke jaringan Pemkot. Tercatat, ada 39.516 kali upaya percobaan pembocoran data. Kita sudah diperkuat sistem pertahanannya, ada hyper server infrastruktur disana untuk mengintegrasikan ke server. Kalaupun ada data penambahan tidak perlu mematikan server," ucapnya.
"Tahun ini jangan lagi ada operator coba main-main, karena tahun lalu saya dapat kasus berani memasukkan data fiktif. Kemarin masih kita tegur, tapi bila ada lagi maka langsung dilaporkan ke pihak berwajib," tegas Sekretaris Komisi D DPRD Makassar yang membidangi kesejahteraan, Sabaruddin Said dalam rapat di kantor DPRD Makassar, Jumat.
Dia menekankan peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai penyedia jaringan bekerja sama provider harus mampu mengatasi masalah itu, termasuk operatornya yang menginput data calon siswa baru. Mengingat tahun lalu, banyak kebocoran data akibat ulah oknum tertentu.
Sementara Wakil Ketua Komisi D DPRD Makassar Fatma Wahyuddin menambahkan, guna menekan tingkat kecurangan seleksi, pihaknya meminta data jumlah peserta Rombongan Belajar (Rombel) pada setiap sekolah.
"Datanya mesti ada, agar kami bisa memantau berapa pesertanya, jangan sampai ada lagi bermain menambah jumlah Rombel di sekolah itu. Kepala Sekolah wajib memberikan datanya ke kami," ucap dia.
Selain itu, politisi perempuan asal Partai Demokrat ini juga meminta transparansi kuota untuk tiap jalur zonasi setelah pengumuman pendaftaran termasuk berapa persen kuota yang belum terpenuhi peserta didik di zona itu.
"Ini penting, karena sebagai bentuk pengawasan dewan mengawasi dan memantau jalannya proses pendaftaran PPDB secara online, jangan sampai kembali dimanfaatkan oknum-oknum tertentu," ujarnya.
Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar Abdul Wahab Tahir setelah menerima masukan itu menyatakan siap membantu Kepala Sekolah untuk pelaksanaan PPDB itu, termasuk menindak tegas oknum yang mencoba berbuat curang.
Pihaknya berharap bila sistem itu berjalan sesuai prosedur, maka seluruh lulusan siswa SD baik yang berasal dari negeri maupun swasta bisa terakomodir. Kendati, ada 9.000 kouta penerimaan bagi siswa baru seluruh SMP Negeri di Makassar, maka tercipta persaingan secara sehat.
Kepala Bidang Aplikasi dan Informasi Diskominfo Kota Makassar, Denny Hidayat memberikan penjelasan, memang berbagai persoalan di PPDB sebelumnya diakibatkan server sering tergangu karena membludaknya akses, sehingga ini menjadi perhatian khusus. Demi mengatasinya, telah ditambah enam server dengan kekuatan kecepatan 1.200 Mbps.
"Sekarang, setiap akses masuk harus melalui jalur firewall ke jaringan Pemkot. Tercatat, ada 39.516 kali upaya percobaan pembocoran data. Kita sudah diperkuat sistem pertahanannya, ada hyper server infrastruktur disana untuk mengintegrasikan ke server. Kalaupun ada data penambahan tidak perlu mematikan server," ucapnya.