
FPPI Mamuju Desak Hentikan Pembalakan Hutan

Mamuju (ANTARA News) - Front Perjuangan Pemuda Indonesia Kota Mamuju Provinsi Sulawesi Barat mendesak pemerintah pusat menghentikan segala bentuk pembalakan hutan yang ada di sejumlah lokasi di provinsi itu.
"Memperingati hari Bumi 2011, Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Pimpinan Kota Mamuju meminta segala bentuk pengrusakan hutan agar dihentikan," kata Ketua Divisi Jaringan dan Konsolidasi FPPI Pimkot Mamuju, Muhammad Akbar, di Mamuju, Minggu.
Menurut dia, pembalakan hutan yang sering dilakukan masyarakat, serta perusahaan yang memiliki izin hak pengelolaan hutan (HPH), telah membuat hutan di Sulbar semakin gundul dan menimbulkan dampak alam seperti banjir.
Ia mengatakan, berdasarkan data kerusakan hutan yang disampaikan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Stasiun Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan, kerusakan hutan terparah di Sulbar terdapat di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) karena daerah itu kerusakan hutannya semakin meningkat hingga 4000 hektare dari 43.000 hektare tahun 2002 menjadi sekitar 47.000 hektare pada 2010.
Kemudian di Kabupaten Majene juga mengalami kerusakan yang sangat parah karena kerusakan hutan di wilayah itu juga meningkat sekitar 3000 hektare yakni sekitar 41.000 hektare di tahun 2002 menjadi sekitar 44.000 hektare di tahun 2010.
"Banjir menjadi langganan ketika musim hujan akibat kerusakan hutan itu yang kemudian banyak mengorbankan masyarakat, akibat pembalakan hutan disejumlah daerah di Provinsi Sulbar,"katanya.
Oleh karena itu ia meminta kepada pemerintah ditingkat pusat segera melakukan penertiban terhadap masyarakat yang suka melakukan pembalakan hutan serta perusahaan besar pemilik HPH yang juga sering mengambil kayu di hutan di Sulbar.
"Jangan tunggu masyarakat menjadi korban akibat dampak alam, jadi perusak hutan harus dicegah sebelum dampak alam seperti banjir, longsor terus terjadi,"katanya.
Ia meminta agar pemerintah dapat melestarikan dan tidak turut mengeksploitasi hutan, karena hutan sangat bermanfaat bagi paru-paru dunia serta kelansungan hidup manusia, pemerintah jangan terlibat mengekploitasi hutan karena mengejar keuntungan ekonomi padahal berdampak pada masyarakat.
Ia juga meminta agar pemerintah di Sulbar dapat memperhitungkan dampak alam sebelum menerima masuknya investasi yang mulai marak di Sulbar khususnya dibidang pertambangan.
"Perusahaan yang hanya mengejar keuntungan ekonomi, tanpa memperdulikan dampak lingkungan dan hanya merusak lingkungan serta menimbulkan dampak bagi kelansungan hidup manusia harus ditolak, jangan dibiarkan mengekploitasi daerah ini karena hanya mengakibatkan kerugian semata," katanya.(T.KR-MFH/M027)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
