Jakarta (ANTARA) - Pengamat intelijen dan keamanan Stepi Andriani mengatakan pemerintah Indonesia selama ini memberi perhatian luar biasa kepada Papua.
Menurut Stepi, sejak Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo, pemerintah sudah semaksimal mungkin mempertahankan Papua sebagai bagian dari NKRI.
"Selama ini pemerintah sudah fokus membangun Papua," kata Stepi dikutip dari siaran pers di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, Papua bagian dari NKRI secara hukum internasional tidak ada masalah. Di New York Agreement pada tanggal 15-8-1962 tertulis dan legal kedaulatan Papua berada dalam NKRI.
"Resolusi PBB No. 2504 juga mengakui Papua menjadi bagian dari NKRI," kata Stepi saat menjadi pembicara dalam webinar bertajuk "Separatism and Terrorism in Papua" yang digelar oleh Perhimpunan Eropa untuk Indonesia, Sabtu (19/6).
Ia menilai konflik di Papua dilakukan oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka yang berpolitik.
Mantan aktivis Organisasi Papua Merdeka John Al Norotouw mengatakan bahwa konflik di tanah Papua harus diatasi.
Ia mengatakan Papua bagian dari Indonesia sudah final karena diakui oleh PBB. Bahkan pihak -pihak yang mau memerdekakan Papua tidak mampu mencabut resolusi atau keputusan PBB itu.
Dikatakannya, sudah saatnya fokus dalam membangun Papua yang dicintai. Dia mengaku mengambil keputusan untuk bergabung dengan Pemerintah Indonesia demi rakyat Papua yang sejahtera dan maju.
Pemerintah saat ini memberikan paket istimewa dengan adanya dana Otsus Papua yang bila dikelola dengan baik maka Papua akan maju dibandingkan dengan yang lainnya.
Berita Terkait
Wamendagri : Tiga isu strategis Papua jadi perhatian pemerintah pada 2023/2024
Kamis, 13 April 2023 12:30 Wib
Analis Politik: Penciptaan daerah otonom baru ubah stigma tentang Papua
Rabu, 2 November 2022 21:25 Wib
DPR setujui tiga RUU daerah otonom baru di Papua jadi undang-undang
Kamis, 30 Juni 2022 16:43 Wib
Komisi II DPR targetkan pembahasan RUU tiga provinsi di Papua selesai 30 Juni 2022
Selasa, 21 Juni 2022 15:23 Wib
Pakar hukum sebut otonomi daerah bermakna sebagai pembagian kekuasaan
Selasa, 17 Mei 2022 15:50 Wib
Staf Ahli KSP: Sistem pengawasan internal beasiswa Otsus Papua harus ketat
Sabtu, 30 April 2022 15:00 Wib
Menkopolhukam: Presiden Jokowi beri perhatian khusus pada provinsi Papua
Senin, 25 April 2022 17:42 Wib
Anggota Baleg DPR sarankan RDPU sebelum pembagian wilayah DOB di Papua
Rabu, 6 April 2022 14:18 Wib