Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membentuk tim yang akan menilai atau mengevaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (Evika), melalui Surat Keputusan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) No. 36/KEP-DJPRL/2021.
"Timnya beranggotakan 14 orang, terdiri dari Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (KKHL), Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Utama dan 11 anggota lainnya selain KKP, antara lain Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri, Perguruan Tinggi, Pakar Konservasi dan LSM," ujar Dirjen PRL KKP Tb. Haeru Rahayu, dalam siaran pers di Jakarta, Minggu.
Sebagai target untuk periode tahun 2021, Tb Haeru Rahayu yang akrab disapa Tebe, berharap tim Penilai dapat melakukan penilaian terhadap sejumlah 61 kawasan konservasi yang terdiri dari sebanyak 51 kawasan konservasi daerah dan 10 kawasan konservasi nasional.
“Hasil penilaian EVIKA akan menjadi dasar kebijakan dan program percepatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Dengan demikian, kehadiran kawasan konservasi dapat memberi manfaat dan mampu menjawab peran kawasan sebagai sumber ketahanan pangan,” ujarnya.
Tebe mengemukakan, pihaknya akan melakukan penilaian efektivitas pengelolaan di 61 kawasan konservasi pada tahun 2021.
Hal itu, ujar dia, karena percepatan luasan kawasan konservasi untuk mencapai 32,5 juta hektar pada tahun 2030 akan dibarengi dengan percepatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi khususnya yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Direktur KKHL, Andi Rusandi menjelaskan Tim Evika akan menilai pada beberapa aspek, yaitu aspek tata kelola, sumber daya kawasan, target konservasi, sosial, ekonomi, dan budaya. Keseluruhan aspek tersebut diturunkan ke dalam indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada kriteria input, proses, dan hasil.
"Penilaian dilakukan dengan cara mengisi 42 pertanyaan dari 24 indikator pada lembar penilaian. Nilai akhir evaluasi kemudian diklasifikasikan ke dalam tiga level, yaitu dikelola minimum (kurang dari 50 persen), dikelola optimum (50-85 persen), dan dikelola berkelanjutan (lebih dari 85 persen)," jelas Andi.
Andi mengungkapkan, modul dan materi telah disusun bersama Direktorat KKHL dan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KKP serta Coral Triangle Center sebagai mitra KKP.
Berita Terkait
Pemprov Sulbar perluas kawasan konservasi perairan di Sulawesi Barat
Selasa, 19 Maret 2024 14:44 Wib
Unhas dan Pemprov Sulbar serah terima kegiatan konservasi habitat penyu
Jumat, 8 Maret 2024 20:51 Wib
Target perluasan kawasan konservasi perairan laut Indonesia
Kamis, 11 Januari 2024 14:27 Wib
Sahabat Penyu Sulbar telah melepasliarkan 11.243 tukik selama 2023
Minggu, 31 Desember 2023 15:48 Wib
DKP Sulbar sosialisasikan pemanfaatan ruang laut di pulau terluar
Jumat, 22 Desember 2023 21:11 Wib
DKP Sulbar mengedukasi warga pesisir terkait perlindungan biota laut
Jumat, 17 November 2023 17:23 Wib
Greenpeace dorong pemerintah menerbitkan kebijakan lingkungan
Jumat, 10 November 2023 20:29 Wib
DKP Sulbar serahkan bantuan konservasi laut di Polewali Mandar
Minggu, 15 Oktober 2023 6:05 Wib