Jakarta (ANTARA) - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memastikan syarat bikin SIM dan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) wajib divaksin adalah berita bohong atau hoaks.
"Itu hoaks, jangan percaya," kata Kepala Sub Direktorat SIM Korlantas Polri Kombes Djati Utomo di Jakarta, Senin.
Informasi yang beredar di media sosial menyebut ada syarat baru dalam pembuatan SIM dan SKCK per 1 Juli 2021, yakni masyarakat harus memiliki surat keterangan vaksinasi COVID-19 atau sudah divaksin COVID-19.
Djati menyayangkan beredarnya kabar hoaks tersebut, karena belum semua warga Indonesia divaksin COVID-19 sehingga kebijakan itu tak mungkin diberlakukan.
"Kan vaksinasi belum semua masyarakat Indonesia divaksin," katanya.
Informasi mewajibkan pendaftar SIM dan SKCK menyertakan sertifikat vaksin beredar di Aceh.
Terpisah, Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Wendy menegaskan informasi yang berkembang terkait dengan sertifikat vaksin menjadi syarat mendaftar SIM dan SKCK adalah informasi tidak benar.
"Secara resmi kami nyatakan informasi itu tidak benar,"
Polda Aceh, kata dia, belum mengeluarkan aturan terkait syarat wajib vaksin tersebut bagi pengurusan SIM dan SKCK. Pihaknya justru mendorong masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah.
Bahkan, Polresta Banda Aceh menggelar vaksinasi massal terbuka untuk umum. Guna mendorong minat masyarakat untuk divaksin, diberi doorprize mulai dari motor, televisi hingga hadiah menarik lainnya.
Berita Terkait
Polri kerahkan personel bantu cari pesawat kargo hilang kontak di Kalimantan Utara
Sabtu, 9 Maret 2024 11:20 Wib
Polri melimpahkan tersangka tujuh mantan anggota PPLN Kuala Lumpur ke JPU
Kamis, 7 Maret 2024 9:00 Wib
Pj Gubernur Sulsel dan Kabaharkam Polri tinjau Pos Shelter Patroli Makassar
Selasa, 5 Maret 2024 14:02 Wib
Kabarhakam Polri : Situasi keamanan Sulsel barometer di Indonesia timur
Selasa, 5 Maret 2024 13:07 Wib
Mabes Polri: Penyebab ledakan di Jatim masih diusut
Senin, 4 Maret 2024 17:31 Wib
Polri akan merekrut 10.000 orang untuk ditugaskan di Tanah Papua
Minggu, 3 Maret 2024 19:04 Wib
KPU: Penetapan tersangka 7 anggota PPLN tak hambat pemutakhiran data di Kuala Lumpur
Sabtu, 2 Maret 2024 16:51 Wib
Ketua MPR minta BPOM dan Polri tarik kosmetik ilegal dari pasaran
Jumat, 1 Maret 2024 17:56 Wib