Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah mengambil langkah tegas dalam memutuskan salah satu sektor yang dijadikan prioritas dalam penanganan COVID-19.
"Dorong pemda ambil langkah tegas untuk memutuskan sektor prioritas, seperti penanganan ekonomi atau penanganan kesehatan, sebab harus ada extraordinary initiative atau extraordinary policy making untuk dapat benar-benar memutus mata rantai COVID-19," ujar Bamsoet dalam siaran pers di Jakarta, Senin.
Bamsoet meminta pemerintah melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) nasional yang mengatur secara nasional mengenai pembatasan kegiatan aparatur negara di tempat kerja, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah, pemberlakuan pembatasan operasional restoran dan pusat perbelanjaan, kegiatan di tempat ibadah, kegiatan fasilitas umum, serta kegiatan seni, sosial dan budaya.
Selain itu, dia juga meminta pemerintah daerah untuk mempertimbangkan lockdown atau karantina regional secara berkala di pulau-pulau besar, seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.
Menurut Bamsoet, kerugian ekonomi yang timbul akibat penerapan lockdown dapat diukur oleh pemerintah, sehingga ketika sektor kesehatan berangsur-angsur pulih, ekonomi nasional juga dapat kembali dipulihkan.
"Saya juga meminta pemerintah mampu menentukan prioritas dalam mengatasi darurat COVID-19, mengingat saat ini pemerintah perlu mengambil upaya ekstra selain kebijakan-kebijakan yang sudah pernah diterapkan," ujarnya.
Berita Terkait
Polisi kerahkan 3.929 personel guna mengamankan unjuk rasa di DPR/MPR RI
Selasa, 5 Maret 2024 13:19 Wib
Ketua MPR minta BPOM dan Polri tarik kosmetik ilegal dari pasaran
Jumat, 1 Maret 2024 17:56 Wib
2.590 personel gabungan dikerahkan amankan demo di DPR/ MPR RI
Jumat, 1 Maret 2024 10:00 Wib
Wakil Ketua MPR: Hak angket untuk merespons hasil pemilu bersifat kontraproduktif
Minggu, 25 Februari 2024 12:24 Wib
Ketua MPR ajak semua pihak jaga kondusifitas di masa tenang Pilpres 2024
Sabtu, 10 Februari 2024 20:15 Wib
Arsul Sani mundur dari DPR -MPR sebelum dilantik sebagai hakim MK
Kamis, 18 Januari 2024 13:54 Wib
Ketua MPR menegaskan pentingnya pembentukan Mahkamah Etik
Sabtu, 4 November 2023 15:59 Wib
Bamsoet : Desakan amandemen ke-5 UUD 1945 semakin kuat
Selasa, 24 Oktober 2023 5:34 Wib