Makassar (ANTARA) - Pemerhati pendidikan dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar DR Hadawiah Hatita mengatakan pemerintah seyogyanya mengkaji ulang rencana kebijakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang akan memberlakukan pengenaan pajak pertambahan nilai untuk jasa pendidikan.
"Hal ini penting agar kebijakan yang diambil itu nanti, tidak semakin membebani masyarakat di tengah pandemi COVID-19," kata Hadawiah di Makassar, Rabu.
Menurut dia, kebijakan yang rencananya akan diterapkan itu pastinya akan menimbulkan pro dan kontrak di tengah masyarakat, sehingga ini dikhawatirkan dapat menjadi pemicu semakin terpuruknya sektor pendidikan dan juga kondisi ekonomi di tingkat rumah tangga sebagai skala terkecil.
Hal senada dikemukakan salah seorang orang tua siswa yang juga Ketua Komite Sekolah di sekolah menengah negeri di Makassar, Arifuddin.
Menurut dia, kebijakan pajak pendidikan ini tentu sangat memberatkan orang tua siswa apalagi akan berdampak kepada menurunnya minat siswa bersekolah di sekolah komersial atau swasta.
Termasuk akan memberikan dampak ke pihak sekolah, karena turunnya jumlah siswa dan buntutnya akan berpotensi sekolah ditutup.
Sementara itu, orang tua siswa lainnya di Makassar, Misbahuddin mengatakan, pemerintah dapat mengkaji ulang wacana penerapan pajak penambahan nilai untuk jasa pendidikan ini, karena kemampuan keuangan setiap orang tua siswa berbeda-beda.
Kalaupun kebijakan itu tidak bisa diubah lagi, lanjut dia, harus ada jaminan perbaikan mutu pendidikan dan fasilitas sekolah, sebab penarikan pajak harus sesuai dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.
Berita Terkait
Pansus Pendidikan Akhlak DPRD Sulsel menyerap aspirasi di Parepare
Jumat, 5 April 2024 1:56 Wib
Yayasan PSPK ajak Pemkot Makassar meningkatkan kualitas pendidikan
Kamis, 14 Maret 2024 22:09 Wib
Gubernur Sulbar minta kampus membangun pendidikan yang hargai keberagaman
Kamis, 14 Maret 2024 2:51 Wib
Literasi SDN Jinato Selayar meningkat hingga 400 persen lewat Kurikulum Merdeka
Kamis, 14 Maret 2024 2:50 Wib
Mencari solusi atas pembiayaan pendidikan tinggi
Kamis, 7 Maret 2024 9:04 Wib
P2G minta program makan siang gratis tidak menggunakan anggaran pendidikan
Minggu, 3 Maret 2024 10:47 Wib
Unhas dan perusahaan internasional komitmen tingkatkan pendidikan global
Selasa, 27 Februari 2024 21:40 Wib
Rektor Unhas dan Dubes Belanda bahas perluasan kemitraan bidang pendidikan
Selasa, 27 Februari 2024 21:39 Wib