Makassar (ANTARA) - Direktur Kepala Grup Advisory dan Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia Sulsel, Endang Kurnia Saputra mengatakan, mencermati perkembangan keuangan digital pada masa pandemi COVID-19, hingga saat ini BI masih mempertimbangkan penerbitan mata uang digital.
Hal itu dikemukakan Endang di Makassar, Rabu, menanggapi progres penerbitan mata uang digital.
Dia mengatakan, sebenarnya kajiannya sudah lama, sekarang sudah tahap desain. Gambarannya juga akan seperti apa, ia mengaku belum tahu, termasuk perkembangannya belum ada informasi lebih lanjut.
Sebelumnya diketahui, BI tengah mempertimbangan penerbitan mata uang digital central bank digital currency (CBDC) yang dapat digunakan jadi alat pembayaran sah.
Beberapa pertimbangan BI dalam penerbitan mata uang digital yaitu mata uang digital merupakan kewenangan BI sebagai bank sentral. Amanat dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang dijabarkan lewat UU Mata Uang dan UU Bank Indonesia.
Selanjutnya, CBDC mendukung pelaksanaan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Pertimbangan selanjutnya adalah teknologi yang digunakan oleh negara lain.
Kendati kelak dihadirkan mata uang digital, Endang mengatakan, Rupiah tunai masih akan ada dan tetap diperlukan untuk transaksi di beberapa daerah yang tidak terjangkau jaringan internet.
Termasuk di wilayah Sulawesi yang memiliki geografis yang luas dan tidak memadainya infrastrukturnya, utamanya jaringan internetnya.
“Pertimbangan mata uang digital ini Berkaitan dengan hal tersebut, diakui masih banyak pertimbangan untuk penerbitan mata uang digital itu. Yang sementara terus digenjot untuk keuangan digital saat ini adalah QRIS dengan penggunaan barkode pada aplikasi transaksi keuangan digital.
Berita Terkait
Presiden Jokowi: Urgensi penerbitan Perppu Pilkada perlu dipertimbangkan mendalam
Kamis, 31 Agustus 2023 17:54 Wib
BP2MI minta Imigrasi memperketat penerbitan paspor cegah TPPO
Rabu, 17 Mei 2023 8:56 Wib
Diskominfo Sulsel fasilitasi penerbitan TTE dan aplikasi "BajuBodo"
Kamis, 13 April 2023 14:37 Wib
Kemenag: Jamaah calon haji harus melengkapi rekam biometrik untuk proses penerbitan visa
Jumat, 24 Februari 2023 10:00 Wib
Pemprov Sulsel bantu penerbitan sertifikasi gratis bagi 1.450 UMKM pada 2022
Sabtu, 14 Januari 2023 19:45 Wib
Kemnaker proses revisi PP setelah penerbitan Perppu Cipta Kerja
Jumat, 6 Januari 2023 14:24 Wib
Imigrasi menelusuri situs palsu penerbitan e-VoA
Selasa, 6 Desember 2022 15:06 Wib
Mendagri: Penerbitan Perppu Pemilu 2024 tunggu UU Papua Barat Daya diundangkan
Senin, 5 Desember 2022 14:15 Wib