Makassar (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan (Sulsel) Harun Sulianto dan Bupati Pangkajene Kepulauan (Pangkep) H Muh Yusran Lalogau meneken nota kesepahaman (MoU) tentang pembentukan dan harmonisasi produk hukum daerah, di Kantor Bupati Pangkep, Kamis (8/7).
Pada kesempatan itu, Harun mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Pangkep yang berkomitmen kuat menciptakan produk hukum daerah yang berkualitas.
Harun menyampaikan bahwa MoU itu dimaksudkan untuk bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Pangkep dalam pembentukan produk hukum daerah agar berkualitas dan memenuhi aspek filosofis, aspek sosiologis dan aspek yuridis.
Ia juga menyampaikan bahwa Undang-undang RI Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengamanatkan peran perancang peraturan perundang-undangan pada Kanwil Kemenkumham dalam mengharmonisasi produk hukum daerah.
Menurut Harun, pihaknya juga telah melaksanakan hal sama dengan Kabupaten Bulukumba, Enrekang, Luwu Utara, Toraja Utara, Bone dan Kota Palopo, serta DPRD Bulukumba, Enrekang dan Bone.
Selama 2020 Kanwil Kemenkumham Sulsel telah melakukan mengharmonisasi 48 Ranperda, 3 Naskah Akademik, 1 Analisis dan Evaluasi Perda Umum dan 10 Konsultasi.
"Sedangkan di 221 ini, telah mengharmonisasi 35 Ranperda, dan 4 kali konsultasi," ujarnya sebagaimana dituangkan dalam rilis yang diterima di Makassar.
Bupati Pangkep Yusran Lalogau berharap melalui kerja sama ini akan meminimalisir ataupun menghilangkan produk-produk hukum daerah Pangkep yang bertentangan dengan aturan diatasnya.
"Mou ini merupakan wujud sinergitas kita untuk menghasilkan produk hukum daerah yang baik dan berpihak pada masyarakat," ujar Yusran.
Setelah penandatanganan MoU, selanjutnya Harun menyerahkan piagam penghargaan dari Menkumham kepada Bupati Pangkep Yusran Lalogau dan Wakil Ketua DPRD Pangkep Sofyan Razak atas terintegrasinya website JDIH Pemkab dan DPRD Pangkep.
Hadir dalam kegiatan itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggoro Dasananto, Kabid Hukum Kanwil Sulsel Andi Haris, Kasubid FPPHD, Maemunah , para perancang zonasi Pangkep dan perangkat daerah Kabupaten Pangkep. (*/Inf)
Berita Terkait
Kakanwil Kemenkumham Sulsel berharap Analis KI terus berinovasi
Kamis, 28 Maret 2024 15:39 Wib
Kakanwil Kemenkumham Sulsel safari Ramadhan di Rutan Sengkang
Rabu, 27 Maret 2024 21:50 Wib
Luwu Timur raih penghargaan HAM Kemenkumhan enam kali beruntun
Rabu, 27 Maret 2024 1:55 Wib
Pemkab Gowa menerima penghargaan peduli HAM dari Kemenkumham
Rabu, 27 Maret 2024 1:49 Wib
Kemenkumham Sulbar meningkatkan kualitas produk hukum daerah
Rabu, 27 Maret 2024 1:48 Wib
18 daerah di Sulsel terima penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM 2023
Selasa, 26 Maret 2024 14:21 Wib
Ditjen HAM lakukan monitoring pelayanan berbasis HAM di Rutan Makassar
Selasa, 26 Maret 2024 12:14 Wib
Kemenkumham Sulsel lakukan harmonisasi 30 Ranperda selama sepekan
Selasa, 26 Maret 2024 1:36 Wib