Wakajagung Kunjungi Kantin Kejujuran di Makassar

Sabtu, 14 Mei 2011 18:07 WIB

MAKASSAR - KANTIN KEJUJURAN. Wakil Jaksa Agung, Darmono (kiri), saat mengunjungi kantin kejujuran di SDN IKIP Makassar, Sulsel, Sabtu (14/5). Peluncuran kantin kejujuran diharapkan dapat menjadi wadah melatih kejujuran sejak dini dan langkah awal unt

Makassar (ANTARA News) - Wakil Jaksa Agung Darmono mengunjungi kantin kejujuran SD Negeri IKIP Makassar usai menghadiri pembukaan acara Simposium Pendidikan Karakter di gedung Celebes Convention Centre, Sabtu.

Dalam kunjungannya itu Wakajagung Darmono mengatakan, salah satu upaya pemberantasan korupsi di negeri ini, tidak hanya dalam aspek hukum semata, melainkan juga pembentukan moral.

"Budaya malu ditumbuhkan jika melakukan perbuatan yang tidak jujur untuk mengeruk keuntungan pribadi," ucap Wakajagung saat mengunjungi sekolah yang terletak di Jalan AP. Pettarani Makassar.

Pembentukan moral yang menjunjung tinggi kejujuran harus dikenalkan sejak usia dini, seperti kantin kejujuran yang dibangun di SD Negeri IKIP Kota Makassar.

Puluhan siswa/siswi usia sekolah dasar menyambut kunjungan Wakajagung beserta rombongan dengan tari-tarian dan lambaian bendera-bendera kecil yang dipegang anak sekolah mulai dari gerbang hingga pekarangan sekolah.

Kunjungan kerja Wakajagung selama dua hari di Makassar juga sebelumnya melakukan pertemuan tertutup dengan seluruh pejabat di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sulselbar dan memberikan pengarahan terkait kasus peenyelesaian perkara di wilayah ini.

Selain itu, Darmono juga memantau sistem administrasi perkantoran di lingkungan kantor Kejaksaan Tinggi Sulselbar dan kantor Kejaksaan Negeri Makassar.

Dari hasil pantauan itu, Wakajagung Darmono menemukan kurang maksimalnya pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Kejaksaam RI atau Simkari di kantor kejaksaan di Sulsel karena keterbatasan sarana dan prasarana serta masih lemahnya pemahaman personel mengaplikasikan sistem itu.

"Hal-hal yang perlu disempurnakan seperti pemanfaatan Simkari atau sistem administrasi "online". Pemanfaatan Simkari belum maksimal berjalan di kantor kejaksaan disini. Masalah teknis, sarana dan prasarana serta petugas juga butuh pembenahan," kata dia.

Jumlah pegawai yang terdapat di kantor kejaksaan di wilayah Sulawesi dia mengaku masih sangat kurang. "Seperti di kantor Kejari Parepare yang seharusnya personelnya mencapai 35 tetapi hanya 21 personel," ucap dia.

Dia mengaku, permasalahan yang ditemukan di Sulsel akan segera dilaporkan ke pimpinan untuk melakukan pembenahan agar proses penanganan perkara bisa berjalan baik. (T.KR-HK/Z002)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.